Apa yang diatur dalam PERGUB Nomor 2 Tahun 2025 — Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara?

PERGUB Nomor 2 Tahun 2025 — Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara adalah Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara.

Siapa yang menetapkan PERGUB Nomor 2 Tahun 2025 — Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara?

PERGUB Nomor 2 Tahun 2025 — Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara ditetapkan oleh Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal.id

Masuk

PERGUB Nomor 2 Tahun 2025 — Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara

PERGUB Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara

Berlaku

Pengundangan: 8 Januari 2025

PERGUB Nomor 2 Tahun 2025 — Pakaian Dinas Apara… | Pasal.id

PERGUB Nomor 2 Tahun 2025 — Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara

PERGUB Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara

Berlaku

Pengundangan: 8 Januari 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

BAB II

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 2

Fungsi Pakaian Dinas adalah sebagai berikut: a. perwujudan rasa kesetiakawanan sesama ASN; b. perwujudan ketertiban, kedisiplinan, dan pengabdian pegawai; c. perwujudan pembinaan dan sarana pengawaian pegawai; dan d. menunjukan identitas pegawai.

Pasal 3

BAB III

PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

(1) ASN wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.

(2) Pakaian Dinas petugas layanan di Lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 29

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 TAHUN 2023 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Halaman 12–53Buka PDF sumber

Lampiran ini berisi tabel dan dilihat dari PDF sumber.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

BAB II

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

(1) ASN wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.

(2) Pakaian Dinas petugas layanan di Lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 29

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pasal 32

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Halaman 12–53Buka PDF sumber

Lampiran ini berisi tabel dan dilihat dari PDF sumber.

PERGUB Nomor 2 Tahun 2025 — Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara

PERGUB Nomor 2 Tahun 2025 — Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 26

BAB IV

Pasal 27

BAB V

Pasal 28

Pasal 29

BAB VI

Pasal 31

Pasal 32

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Pertanyaan umum

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 26

BAB IV

Pasal 27

BAB V

Pasal 28

Pasal 29

BAB VI

Pasal 31

Pasal 32

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 30

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya