PERGUB Nomor 4 Tahun 2025 — Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi daerah Provinsi Kalimantan Barat

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan mempunyai fungsi: a. penetapan program kerja di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan perekonomian dan SDA, infrastruktur dan kewilayahan, serta Riset dan Inovasi Daerah; b. perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan perekonomian dan SDA, infrastruktur dan kewilayahan, serta Riset dan Inovasi Daerah; c. penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan perekonomian dan SDA, infrastruktur dan kewilayahan, serta Riset dan Inovasi Daerah; d. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan perekonomian dan SDA, infrastruktur dan kewilayahan, serta Riset dan Inovasi Daerah; e. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan perekonomian dan sumber daya alam, perencanaan infrastruktur dan kewilayahan, serta riset dan inovasi daerah; f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Bapperida; g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Bapperida; h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan perekonomian dan SDA, infrastruktur dan kewilayahan, serta Riset dan Inovasi Daerah; i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan perekonomian dan SDA, infrastruktur dan kewilayahan, serta Riset dan Inovasi Daerah; dan j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi: a. penyusunan program kerja bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila; b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Riset dan Inovasi Daerah; c. penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Riset dan Inovasi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; e. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam Perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila; f. pelaksanaan pembangunan, Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah; g. pengoordinasian terhadap pelaksanaan Kebijakan di bidang Riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah; h. pengoordinasian terhadap pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/organisasi penelitian lainnya di Daerah; i. pengoordinasian sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah; j. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah; k. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Riset dan Inovasi Daerah; 1. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Riset dan Inovasi Daerah; m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang Penelitian, Pengembangan, penyelenggaraan Pengkajian, dan penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah; dan n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang Riset dan Inovasi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ekspektasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.