PERGUB Nomor 15 Tahun 2025 — Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelola Kawasan Konservasi di Perairan Provinsi Kalimantan Barat

PERGUB Nomor 15 Tahun 2025 tentang PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Berlaku

Pengundangan: 14 April 2025

PERGUB Nomor 15 Tahun 2025 — Pembentukan, Susun… | Pasal.id

PERGUB Nomor 15 Tahun 2025 — Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelola Kawasan Konservasi di Perairan Provinsi Kalimantan Barat

PERGUB Nomor 15 Tahun 2025 tentang PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Berlaku

Pengundangan: 14 April 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

BAB II

PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPT PKKP.

(2) UPT PKKP adalah Unit Pelaksana Teknis Kelas A dengan wilayah kerja meliputi Kawasan Konservasi Perairan dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kalimantan Barat.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

UPT PKKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

UPT PKKP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam Pengelola Kawasan Konservasi Perairan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 18

(1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA DAN PELAPORAN

Pasal 19

(1) Kepala UPT wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan UPT PKKP maupun antar Instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini, bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Kepala UPT wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta fasilitasi penataan kelembagaan dan analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang organisasi.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada Januari 2026.

LAMPIRAN

Halaman 12Buka PDF sumber

Lampiran ini berisi tabel dan dilihat dari PDF sumber.

PERGUB Nomor 15 Tahun 2025 — Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelola Kawasan Konservasi di Perairan Provinsi Kalimantan Barat

PERGUB Nomor 15 Tahun 2025 — Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelola Kawasan Konservasi di Perairan Provinsi Kalimantan Barat

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

Pasal 5

BAB V

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

BAB VII

Pasal 21

Pasal 22

BAB VIII

Pasal 23

BAB IX

Pasal 24

LAMPIRAN

Pertanyaan umum

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

Pasal 5

BAB V

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

BAB VII

Pasal 21

Pasal 22

BAB VIII

Pasal 23

BAB IX

Pasal 24

LAMPIRAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 20

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya