PERGUB Nomor 76 Tahun 2020 — Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Khusus Provinsi Kalimantan Barat

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Khusus Provinsi Kalimantan Barat

Berlaku

Pengundangan: 20 Maret 2020

PERGUB Nomor 76 Tahun 2020 — Pembentukan, Susun… | Pasal.id

PERGUB Nomor 76 Tahun 2020 — Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Khusus Provinsi Kalimantan Barat

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Khusus Provinsi Kalimantan Barat

Berlaku

Pengundangan: 20 Maret 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Satuan Pendidikan Khusus Provinsi Kalimantan Barat.

(2) Wilayah kerja Satuan Pendidikan Khusus, meliputi: a. Kabupaten Kubu Raya; b. Kabupaten Mempawah; c. Kota Singkawang; d. Kabupaten Sambas; e. Kabupaten Bengkayang; f. Kabupaten Landak; g. Kabupaten Sanggau; h. Kabupaten Sekadau; i. Kabupaten Sintang; j. Kabupaten Kapuas Hulu; k. Kabupaten Ketapang; dan 1. Kabupaten Kavong Utara

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

Satuan Pendidikan Khusus dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dan bertangggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) SDLB mempunyai tugas mengelola pendidikan khusus melalui 6 (enam) tingkatan kelas yang terdiri atas: a. kelas 1 (satu); b. kelas 2 (dua); c. kelas 3 (tiga); d. kelas 4 (empat); e. kelas 5 (lima); dan f. kelas 6 (enam).

(2) SLB mempunyai tugas mengelola pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah.

Pasal 5

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 16

(1) Kepala Satuan Pendidikan Khusus SDLB dan SLB, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengangkatan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional harus memperhatikan syarat jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA DAN PELAPORAN

Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, pemegang jabatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Setiap pimpinan baik struktural maupun fungsional di lingkungan Satuan Pendidikan Khusus SDLB dan SLB wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

(1) Pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Kepala wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi yang dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Satuan Pendidikan Khusus SDLB dan SLB di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, tetap melaksanakan tugasnya pada Satuan Pendidikan Khusus SDLB dan SLB sampai ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini diundangkan, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

LAMPIRAN I

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS PROVINSI KALIMANTAN BARAT SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS SEKOLAH DASAR LUAR BIASA DAN SEKOLAH LUAR BIASA

Halaman 11Buka PDF sumber

Lampiran ini berisi tabel dan dilihat dari PDF sumber.

LAMPIRAN II

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, SUTARMIDJI

Halaman 12Buka PDF sumber

Lampiran ini berisi tabel dan dilihat dari PDF sumber.

LAMPIRAN III

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, SUTARMIDJI

Halaman 13Buka PDF sumber

Lampiran ini berisi tabel dan dilihat dari PDF sumber.

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SDLB adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial.
8. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk Satuan Pendidikan khusus yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan.
9. Unit Pelaksana Teknis di bidang pendidikan khusus adalah Satuan
10. Kepala Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Luar Biasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
11. Wakil Kepala Sekolah adalah Wakil Kepala Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Luar Biasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
12. Sub Bagian Tata Usaha adalah pelaksanaan administrasi Sekolah Luar Biasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
13. Pelaksanaan pendidikan adalah pelaksanaan urusan perencanaan, pengembangan, penjaminan mutu, supervisi, pembelajaran, pembimbingan, dan konseling.
14. Pelaksanaan administrasi adalah pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, kepegawaian, pendataan, keuangan, sarana dan prasarana, layanan kesiswaan, layanan kepustakaan, layanan keamanan, dan kebersihan.
15. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
16. Kelompok Jabatan pelaksana adalah kelompok pegawai yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan administrasi pada Satuan Pendidikan sesuai dengan bidang keahliannya.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

PERGUB Nomor 76 Tahun 2020 — Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Khusus Provinsi Kalimantan Barat

PERGUB Nomor 76 Tahun 2020 — Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Khusus Provinsi Kalimantan Barat

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

Pasal 5

BAB V

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

BAB VII

Pasal 19

BAB VIII

Pasal 20

BAB IX

Pasal 21

BAB X

Pasal 22

Pasal 23

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS PROVINSI KALIMANTAN BARAT SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS SEKOLAH DASAR LUAR BIASA DAN SEKOLAH LUAR BIASA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, SUTARMIDJI

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, SUTARMIDJI

Pertanyaan umum

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

Pasal 5

BAB V

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

BAB VII

Pasal 19

BAB VIII

Pasal 20

BAB IX

Pasal 21

BAB X

Pasal 22

Pasal 23

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS PROVINSI KALIMANTAN BARAT SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS SEKOLAH DASAR LUAR BIASA DAN SEKOLAH LUAR BIASA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, SUTARMIDJI

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, SUTARMIDJI

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 18

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya