PERGUB Nomor 67 Tahun 2020 — Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 2. Pemerintahan daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kalimantan Barat. 3. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Barat. 4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur Kalimantan Barat. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 7. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. 8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 9. Pengguna Anggaran adalah Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 10. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran Gubernur dan Wakil Gubernur. 11. Belanja Tidak Langsung adalah Belanja Tidak Langsung Gubernur dan Wakil Gubernur. 12. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur. 13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembaiyaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran. 14. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM). 15. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Penganggaran besaran biaya penunjang operasional Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan berdasarkan klasifikasi PAD yaitu paling rendah sebesar Rp. 1,25 milyar dan paling tinggi sebesar 0,15% dari PAD.

Perbandingan besaran biaya penunjang operasional Gubernur dan Wakil Gubernur meliputi: a. Gubernur paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); dan b. Wakil Gubernur paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen).

Biaya penunjang operasional Gubernur dan Wakil Gubernur digunakan dalam rangka: a. koordinasi; b. penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; c. pengamanan; dan d. kegiatan khusus lainnya.

Penggunaan biaya penunjang operasional Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi: a. biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Negara lain, Pemerintah Provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, Masyarakat dan/atau Kelompok Masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur; b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat Kalimantan Barat di dalam negeri maupun diluar negeri; dan/atau c. biaya pengamanan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik sosial di masyarakat guna menciptakan kondusifitas wilayah. KARO PEMRAKARSAABISTEN 1SEKDA4924.

Biaya Kegiatan Khusus lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat digunakan untuk membiayai: a. kegiatan kenegaraan; b. promosi; c. protokoler; d. pemberian untuk masyarakat yang berprestasi; e. kegiatan olahraga; f. sosial; g. seni; h. budaya; i. keagamaan; j. penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan; dan k. pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Gubernur dan Wakil Gubernur, di luar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Biaya penunjang operasional Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, dapat digunakan sepanjang belum atau tidak dianggarkan dalam DPA Sekretariat Daerah dan/atau DPA Biro Umum Sekretariat Daerah.