PERGUB Nomor 66 Tahun 2020 — Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Provinsi Kalimantan Barat

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Provinsi Kalimantan Barat

Berlaku

Pengundangan: 28 Februari 2020

PERGUB Nomor 66 Tahun 2020 — Pelaksanaan Konfir… | Pasal.id

PERGUB Nomor 66 Tahun 2020 — Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Provinsi Kalimantan Barat

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Provinsi Kalimantan Barat

Berlaku

Pengundangan: 28 Februari 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini sebagai dasar pelaksanaan KSWP terhadap pelaku usaha yang melakukan pelayanan publik tertentu dalam rangka mengkonfirmasi validitas NPWP dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikan pelayanan publik tertentu.

Pasal 3

BAB III

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 4

(1) KSWP dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani perizinan dalam rangka memberikan layanan publik tertentu.

(2) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. sistem informasi pada Perangkat Daerah yang menangani perizinan yang terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak; atau b. aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 5

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang lingkup Pelaksanaan KSWP yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi: a. perizinan bidang penanaman modal; b. perizinan bidang perindustrian; c. perizinan bidang perdagangan; d. perizinan bidang tenaga kerja; e. perizinan bidang energi dan sumber daya mineral; f. perizinan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; g. perizinan bidang pertanian dan nonperizinan bidang pertanian sub peternakan; h. perizinan bidang sosial; i. perizinan bidang lingkungan hidup; j. perizinan bidang kelautan dan perikanan; k. perizinan bidang kehutanan; l. perizinan bidang pariwisata; m. perizinan bidang kesehatan; n. perizinan bidang perhubungan; o. perizinan bidang pendidikan; dan p. Perizinan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB V

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

Pasal 8

(1) Setiap WP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP.

(2) WP yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan NPWP.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang undangan.
10. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi Pembayar pajak, Pemotong pajak, dan Pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan.
12. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
13. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
14. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani perizinan dan layanan pengadaan sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak. KARO KUKUMKABAN/KADIS/ KAROASISTEN ISEKDA
15. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.
16. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
17. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah instansi vertical Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

PERGUB Nomor 66 Tahun 2020 — Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Provinsi Kalimantan Barat

PERGUB Nomor 66 Tahun 2020 — Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Provinsi Kalimantan Barat

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

BAB VI

Pasal 9

Pertanyaan umum

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

BAB VI

Pasal 9

Pasal 6

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya