PERGUB Nomor 61 Tahun 2020 — Pelaksanaan Transaksi Non Tunai atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang di maksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat. 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. 4. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 6. Dinas Perkebunan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan di bidang perkebunan 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat. 8. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat dan sebagainya), yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. 9. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. KARO HUKUMKABAN/KADIS/KAROASISTENSEKDA 10. Kebun adalah kesatuan sistem budidaya tanaman perkebunan pada satuan luas lahan yang memiliki fungsi, nilai serta manfaat ekonomis, ekologi dan sosial. 11. Sistem Budidaya Tanaman Perkebunan adalah keteraturan tatanan pengusahaan tanaman perkebunan berdasarkan kriteria dan standar teknis budidaya yang berlaku bagi tanaman perkebunan. 12. Budidaya Tanaman Perkebunan adalah pengusahaan tanaman perkebunan yang memenuhi kriteria dan teknis budidaya standar yang menghasilkan produk primer perkebunan baik berupa produk utama maupun produk samping. 13. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan. 14. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. 15. Perusahaan Perkebunan adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu. 16. Skala Tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan / atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha perkebunan. 17. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa perkebunan. 18. Masyarakat Setempat adalah kelompok masyarakat yang turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menjadi pedoman dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. 19. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.