PERGUB Nomor 6 Tahun 2025 — Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil provinsi Kalimantan Barat

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi: a. penetapan program kerja di bidang fasilitasi Pendaftaran Penduduk, fasilitasi Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan pemanfaatan data; b. perumusan kebijakan strategis di bidang fasilitasi Pendaftaran Penduduk, fasilitasi Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan pemanfaatan data; c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang fasilitasi Pendaftaran Penduduk, fasilitasi Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan pemanfaatan data; d. penyelenggaraan kegiatan di bidang fasilitasi Pendaftaran Penduduk, fasilitasi Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan pemanfaatan data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; e. pengelolaan anggaran program dan kegiatan, perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan daerah, serta urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; f. pembinaan dan koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan urusan administrasi kependudukan kabupaten/kota, urusan Aparatur Sipil Negara meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan kabupaten/kota, perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan kabupaten/kota, pengelolaan barang milik negara di kabupaten/kota; g. penyusunan perencanaan di bidang fasilitasi Pendaftaran Penduduk, fasilitasi Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan pemanfaatan data; h. pembinaan teknis dan koordinasi di bidang fasilitasi Pendaftaran Penduduk, fasilitasi Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan pemanfaatan data; i. pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan, kerja sama pelaksanaan Administrasi Kependudukan serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan; j. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan pemanfaatan data; k. penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; l. pelaksanaan koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan pemanfaatan data; m. pengoordinasian kegiatan di bidang fasilitasi Pendaftaran Penduduk, fasilitasi Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan pemanfaatan data; n. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang fasilitasi Pendaftaran Penduduk, fasilitasi Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan pemanfaatan data; o. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; p. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas; q. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang fasilitasi Pendaftaran Penduduk, fasilitasi Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan pemanfaatan data; r. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi Pendaftaran Penduduk, fasilitasi Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan pemanfaatan data dan s. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sekretariat mempunyai fungsi: a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan; b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; c. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; d. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; e. pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di lingkungan Dinas; f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas; h. pembinaan dan koordinasi urusan aparatur yang meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang membidangi Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota; i. pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota; j. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat; k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan; l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan m. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, bidang pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan pemanfatan data mempunyai fungsi: a. penyiapan penyusunan perencanaan pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan yang meliputi sistem informasi Administrasi Kependudukan, pengelolaan, penyajian Data Kependudukan, tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, dan kerja sama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan pemanfatan data, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi bidang pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan pemanfatan data. b. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan pemanfatan data meliputi sistem informasi Administrasi Kependudukan, pengelolaan, penyajian Data Kependudukan, tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, kerja sama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfatan data, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi bidang pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan pemanfatan data. c. pelaksanaan pembinaan umum koordinasi, fasilitasi pelaksanaan pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan pemanfaatan data yang meliputi sistem informasi Administrasi Kependudukan, pengelolaan, penyajian Data Kependudukan, tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, kerja sama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan pemanfatan data, sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan, komunikasi, informasi dan edukasi serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi bidang pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan pemanfatan data di kabupaten/kota. d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bidang pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan pemanfatan data yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengelolaan, penyajian data kependudukan, tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, kerja sama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfatan data, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi bidang pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan pemanfatan data. e. pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan pemanfatan data yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengelolaan, penyajian Data Kependudukan, tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, kerja sama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan pemanfatan data, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi bidang pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan pemanfatan data. f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan pemanfatan data; g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi bidang pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan pemanfatan data yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengelolaan, penyajian Data Kependudukan, tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, kerja sama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan pemanfatan data, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi bidang pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan pemanfatan data. h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan pemanfatan data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Setiap Pejabat wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris guna dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.