PERGUB Nomor 148 Tahun 2020 — Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

(1) Dalam penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dibentuk Tim yang meliputi: a. Kepala Biro selaku Administrator Pelaksana; b. Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa selaku Koordinator Pelaksana; c. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa; Kepala Sub Bagian Pemantauan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, Kepala Sub Bagian Pengembangan Sistem Informasi, Kepala Sub Bagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa, dan Kepala Sub Bagian Pendampingan, Konsultasi dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Selaku Pelaksana Kegiatan; dan d. Kelompok Kerja Pemilihan;

(2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

(3) Administrator pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai kewenangan sebagai berikut: a. membentuk dan membubarkan Pokja Pemilihan; b. menetapkan, menempatkan, memindahkan anggota Pokja Pemilihan; dan c. menetapkan pembantu Pokja Pemilihan, staf pendukung dan pembantu pelaksana.

(4) Administrator pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut: a. memimpin dan mengarahkan seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; b. mengarahkan strategi Pengadaan Barang/Jasa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; c. mengarahkan program kerja pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat; d. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; e. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Daerah; f. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; dan g. menugaskan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing.

(5) Koordinator Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut: a. mengkoordinasikan seluruh tahapan proses pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa di Biro; b. mengkoordinasikan penyiapan sarana dan prasarana pengadaan barang/jasa di Biro; c. mengkoordinasikan penyusunan program dan anggaran Biro; d. mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan strategi pengadaan barang/jasa; dan e. mengkoordinasikan penugasan Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing.

(6) Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut: a. menginventarisasi paket pengadaan barang/jasa; b. melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa; c. menyusun strategi pengadaan barang/jasa; d. menyiapkan dan mengelola dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan; KARO e. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa; f. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral; g. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah; h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; i. memberikan masukan hasil pemantauan dan evaluasi sebagai bahan penyusunan strategi pengadaan barang/jasa. j. melaksanakan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya; k. melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik; l. memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa; m. mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh UKPBJ; n. menyiapkan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas dan mengelola informasi kontrak; o. mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil pengadaan; p. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan; q. melakukan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personel UKPBJ dan membina hubungan dengan para pemangku kepentingan; r. mengelola manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa; s. mengelola dan mengukur tingkat kematangan UKPBJ; t. melaksanakan analisis beban kerja UKPBJ dan mengelola personil UKPBJ serta mengembangkan sistem insentif personel UKPBJ; u. memfasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik; v. mengelola dan mengukur kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah; w. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa; x. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP; dan y. melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi.

(1) Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Staf Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan personil yang terlibat dalam proses pengelolaan pengadaan barang dan jasa dan pengelolaan LPSE serta pembinaan dan advokasi, berasal dari PNS Biro.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, staf pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Bagian melalui Kepala Subbagian.

(3) Tugas Staf Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Biro.

(1) Pembantu Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b yang terlibat dalam Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan LPSE, serta Pembinaan dan Advokasi, berasal dari Tenaga Kontrak yang ditugaskan di Biro.

(2) Pembantu Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Pembantu Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Bagian melalui Kepala Subbagian.

(4) Tugas Pembantu Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro.

(1) Tim Pelayanan Pengadaan yang meliputi Administrator Pelaksana, Koordinator Pelaksana, Pelaksana Kegiatan, dan Kelompok Kerja Pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Staf Pendukung dan Pembantu Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b diberikan insentif berupa honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(1) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d berkedudukan di Biro.

(2) Anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal, paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

(3) Anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah PNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. merupakan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar dan/atau Sertifikat Kompetensi; b. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; c. menandatangani Pakta Integritas; dan d. dapat bekerjasama dalam Tim.

(4) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas: a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa (SIPRAJA) dan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE); b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk Katalog Elektronik Lokal; c. menetapkan pemenang Pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

(1) Tender/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau

(2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultan dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); dan d. menyampaikan hasil pemilihan penyedia barang/jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen pada PD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Dokumen.

(5) Dalam hal pengambilan keputusan Pokja Pemilihan dilakukan dengan sistem 50% (lima puluh persen) + 1 (satu) anggota Pokja.

(6) Anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi Pejabat Pengadaan.

(7) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh: a. Tim Teknis; b. Tim/Tenaga Ahli; dan/atau c. Tim Pendukung/Pembantu Pokja Pemilihan;

(8) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a adalah tim yang dibentuk dari unsur PD untuk membantu memberikan masukan, dan melakukan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan Barang/Jasa yang diangkat dan diberhentikan oleh PA.

(9) Tim/Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b adalah tim yang dibentuk atau perorangan yang ditunjuk oleh PPK dalam rangka memberi masukan dan penjelasan/pendampingan/pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

(10) Tim Pendukung/Pembantu Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c adalah pelaksana pada Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka membantu urusan yang bersifat administrasi/keuangan.