PERGUB Nomor 147 Tahun 2020 — Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2013 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 147 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2013 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

Berlaku

Pengundangan: 16 Desember 2020

PERGUB Nomor 147 Tahun 2020 — Perubahan atas Pe… | Pasal.id

PERGUB Nomor 147 Tahun 2020 — Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2013 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

Berlaku

Pengundangan: 16 Desember 2020

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 TAHUN 2013 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 33), diubah sebagai berikut:

Angka 1

Ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 4 diubah, sehigga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. 2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 3. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 4. Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah adalah Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 7. Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. 8. Bagi Hasil Pajak Provinsi adalah penyerahan sebagian penerimaan pajak Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak Provinsi adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Angka 2

Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Penganggaran bagi hasil Pajak Provinsi ditetapkan pertahun dalam APBD diperhitungkan berdasarkan rencana penerimaan Pajak Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Rencana anggaran bagi hasil Pajak Provinsi disusun untuk masing-masing jenis penerimaan pajak dan untuk masing-masing Kabupaten/Kota.

(3) Rencana anggaran bagi hasil Pajak Provinsi disusun oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah untuk ditampung dalam APBD.

Angka 3

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota disalurkan setiap bulan mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember, yang meliputi jenis pajak yaitu: a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); b.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); dan d. Pajak Air Permukaan (PAP).

(2) Penyaluran Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak daerah bulan sebelumnya dari alokasi anggaran yang telah ditetapkan pertahun dalam APBD.

(3) Dalam hal terjadi selisih antara realisasi bagi hasil yang telah disalurkan dengan realisasi penerimaan Provinsi yang seharusnya dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota maka selisih lebih/kurang dimaksud diperhitungkan dalam tahun anggaran berikutnya.

(4) Dalam hal terjadi lebih salur dana bagi hasil Provinsi kepada Kabupaten/Kota maka lebih salur dana bagi hasil diperhitungkan dengan cara pemotongan terhadap dana bagi hasil jenis yang sama pada penyaluran bulan ke-3 (Ketiga) dan bulan ke-4 (Keempat) tahun anggaran berikutnya.

(5) Penetapan bagi hasil penerimaan Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota dilakukan setiap bulan dengan Keputusan Gubernur.

(6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Bagi Hasil Pajak Rokok yang disalurkan pada setiap triwulan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal I

Angka 1

Ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 4 diubah, sehigga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Angka 2

Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Penganggaran bagi hasil Pajak Provinsi ditetapkan pertahun dalam APBD diperhitungkan berdasarkan rencana penerimaan Pajak Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Rencana anggaran bagi hasil Pajak Provinsi disusun untuk masing-masing jenis penerimaan pajak dan untuk masing-masing Kabupaten/Kota.

Angka 3

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(5) Penetapan bagi hasil penerimaan Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota dilakukan setiap bulan dengan Keputusan Gubernur.

(6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Bagi Hasil Pajak Rokok yang disalurkan pada setiap triwulan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PERGUB Nomor 147 Tahun 2020 — Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2013 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

PERGUB Nomor 147 Tahun 2020 — Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2013 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Angka 2

Pasal 5

Angka 3

Pasal 6

Pasal II

Pertanyaan umum

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Angka 2

Pasal 5

Angka 3

Pasal 6

Pasal II

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya