PERGUB Nomor 13 Tahun 2025 — Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberian Pengurangan atas Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. 4. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 7. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor dan alat berat. 8. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan alat berat. 9. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut JBT adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi. 10. Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut JBKP adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi. 11. Alat Peralatan Pertahan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Alpalhankam adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat.