PERGUB Nomor 126 Tahun 2020 — Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 126 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat

Berlaku

Pengundangan: 13 Oktober 2020

PERGUB Nomor 126 Tahun 2020 — Standar Pelayanan… | Pasal.id

PERGUB Nomor 126 Tahun 2020 — Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 126 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat

Berlaku

Pengundangan: 13 Oktober 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan sebagai pedoman bagi Rumah Sakit dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggung jawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

(2) Standar Pelayanan Minimal bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR (NILAI) BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 3

(1) Rumah Sakit mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya pencegahan (preventif), peningkatan (promotif) serta upaya rujukan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

(1) Rumah Sakit wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dalam Peraturan Gubernur ini.

(2) Direktur bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai Standar Pelayanan Minimal.

(3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

BAB V

PENERAPAN

Pasal 6

(1) Direktur menyusun rencana bisnis anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Rumah Sakit yang dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.

(2) Setiap pelaksanaan pelayanan, menyelenggarakan pelayanan yang menjadi tugasnya sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1) Pembinaan Rumah Sakit yang menerapkan PPK-BLUD dilakukan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup: a. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal; b. Penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal; c. Penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal; dan d. Pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

PERGUB Nomor 126 Tahun 2020 — Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat

PERGUB Nomor 126 Tahun 2020 — Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 5

BAB V

Pasal 6

BAB VI

Pasal 7

BAB VII

Pasal 12

Pertanyaan umum

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 5

BAB V

Pasal 6

BAB VI

Pasal 7

BAB VII

Pasal 12

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya