PERGUB Nomor 123 Tahun 2020 — Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 123 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Berlaku

Pengundangan: 12 Oktober 2020

PERGUB Nomor 123 Tahun 2020 — Perubahan Ketiga… | Pasal.id

PERGUB Nomor 123 Tahun 2020 — Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Berlaku

Pengundangan: 12 Oktober 2020

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 71 TAHUN 2013 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 71) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Gubernur Nomor 50 TAHUN 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 TAHUN 2013 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 50) diubah sebagai berikut:

Angka 1

Ketentuan Pasal 6 ayat (8) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Tambahan penghasilan diberikan setiap bulan berdasarkan pada kehadiran dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

(2) Penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Ketepatan waktu tiba ditempat tugas/kantor; b. Ketepatan waktu pulang dari tempat tugas/kantor; c. Keberadaan ditempat tugas/kantor selama jam kerja.

(3) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan rekapitulasi kehadiran yang menggunakan Absen Elektronik atau manual.

(4) PNS dan CPNS yang tidak masuk tanpa alasan yang sah maka tambahan penghasilan dilakukan pemotongan sebesar 5% per hari setelah dipotong pajak.

(5) PNS dan CPNS yang izin maka tambahan penghasilan dilakukan pemotongan sebesar 2% perhari setelah dipotong pajak.

(6) PNS dan CPNS yang sakit, maka tambahan penghasilan dilakukan pemotongan sebesar 1% perhari setelah dipotong pajak, kecuali dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan diketahui atasan langsung.

(7) Hasil pemotongan tambahan penghasilan tersebut, dikembalikan/disetorkan ke Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

(8) Tambahan penghasilan dibayarkan dengan melampirkan daftar pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang telah dilakukan perubahan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Angka 2

Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

(1) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan pemotongan sebesar 1% (satu persen) untuk iuran jaminan kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) setiap bulan.

(2) Pekerja Penerima Upah (PPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

(3) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PERGUB Nomor 123 Tahun 2020 — Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

PERGUB Nomor 123 Tahun 2020 — Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Pasal I

Angka 1

Pasal 6

Angka 2

Pasal 6A

Pasal II

Pertanyaan umum

Pasal I

Angka 1

Pasal 6

Angka 2

Pasal 6A

Pasal II

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya