PERGUB Nomor 122 Tahun 2020 — Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Berlaku

Pengundangan: 30 September 2020

PERGUB Nomor 122 Tahun 2020 — Pedoman Pengadaan… | Pasal.id

PERGUB Nomor 122 Tahun 2020 — Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Berlaku

Pengundangan: 30 September 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

RENCANA UMUM PENGADAAN

Pasal 2

(1) PA/KPA pada masing-masing PD menyusun RUP sesuai denga kebutuhan instansinya masing-masing.

(2) Penyusunan RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada PD untuk Tahun Anggaran berikutnya, harus diselesaikan pada Tahun Anggaran berjalan.

BAB IV

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

(1) Kepala Biro menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa setiap bulan secara tertulis kepada Sekretaris Daerah sebagai bahan evaluasi.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaporkan oleh Sekretaris Daerah kepada Gubernur.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh PD terkait.

(2) Pembinaan teknis dan administrasi terhadap Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, Bagian Pengelolaan LPSE dan Bagian Pembinaan dan Advokasi dilakukan oleh Kepala Biro.

(3) Pengawasan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Inspektorat Provinsi.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 14

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Biro PBJ dibebankan pada: a. APBD; atau b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 37 TAHUN 2017 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. 8. Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut Biro adalah Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. KARO HUKUMPERANGKAT DAERAH PEMRAKARSAASISTEN 1SEKDA 10. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut Kepala Biro adalah Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang juga menjalankan tugas dan fungsi sebagai Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. 11. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 12. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh PD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. 13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya. 14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah. 16. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. 17. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. 18. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia. 19. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan/atau E-Purchasing. 20. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 21. Layanan pengadaan secara elekronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik. 22. Staf Pendukung adalah pelaksana pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas mendukung pelaksanaan proses administrasi penyelenggaraan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. 23. Pembantu Pelaksana kegiatan adalah tenaga kontrak pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang mempunyai tugas membantu pelaksanaan proses administrasi penyelenggaraan Pemilihan. 24. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. 25. Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Sertifikasi PBJ adalah proses yang mencakup pendaftaran, penilaian, keputusan sertifikasi, pemeliharaan sertifikasi, sertifikasi ulang, dan penggunaan sertifikat di bidang Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh LKPP secara sistematis dan obyektif. 26. Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar di bidang Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Sertifikasi Dasar adalah kegiatan yang dilakukan oleh LKPP untuk memastikan bahwa seseorang telah memahami peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa. 27. Sertifikasi Kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Sertifikasi Kompetensi adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh LKPP untuk menentukan bahwa seseorang telah memenuhi aspek kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa. 28. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. 29. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultansi. 30. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu. 31. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 32. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 33. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. 34. Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut SIPRAJA adalah aplikasi berbasis web yang dikelola oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk menerima permohonan pelaksanaan tender/seleksi/penunjukan langsung dari PPK. 35. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.

Pasal 4

(1) Biro PBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah daerah, mempunyai tugas merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

(2) Biro PBJ dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan program kerja di bidang Pengadaan Barang dan Jasa; b. perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintah provinsi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. pelaksanaan koordinasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan g. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengadaan barang dan jasa yang diserahkan oleh Gubernur, Sekretaris Daerah atau Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Pasal 5

(1) Dalam penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dibentuk Tim yang meliputi: a. Kepala Biro selaku Administrator Pelaksana; b. Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa selaku Koordinator Pelaksana; c. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan Kepala Sub Bagian Pemantauan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa selaku Pelaksana Kegiatan Tipe A; d. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, Kepala Sub Bagian Pengembangan Sistem Informasi, Kepala Sub Bagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa, dan Kepala Sub Bagian Pendampingan, Konsultasi dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Selaku Pelaksana Kegiatan Tipe B; dan e. Kelompok Kerja.

(2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

(3) Administrator pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai kewenangan sebagai berikut: a. membentuk dan membubarkan Pokja Pemilihan; b. menetapkan, menempatkan, memindahkan anggota Pokja Pemilihan; dan c. menetapkan staf pendukung dan pembantu pelaksana.

(4) Administrator pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut: a. memimpin dan mengarahkan seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; b. mengarahkan strategi Pengadaan Barang/Jasa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; c. mengarahkan program kerja pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat; d. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; e. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Daerah; f. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; dan g. menugaskan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing.

(5) Koordinator Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut: a. mengkoordinasikan seluruh tahapan proses pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa di Biro; b. mengkoordinasikan penyiapan sarana dan prasarana pengadaan barang/jasa di Biro; c. mengkoordinasikan penyusunan program dan anggaran Biro; d. mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan strategi pengadaan barang/jasa; dan e. mengkoordinasikan penugasan Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing. KARO HUKUMPERANGKAT DAERAH PEMRAKAKSAASISTEN ISEKDA

PERGUB Nomor 122 Tahun 2020 — Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

PERGUB Nomor 122 Tahun 2020 — Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB IV

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15

Pasal 16

Pertanyaan umum

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB IV

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya