PERGUB Nomor 115 Tahun 2020 — Perlindungan, Pengelolaan dan Pemberian Bantuan dalam Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan pada Areal Konservasi

Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan areal konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menjadi tanggung jawab pelaku usaha dalam melalui penerapan kolaborasi hijau.

Perlindungan dan pengelolaan pada areal konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 meliputi: a. mengamankan areal kerjanya yang menyangkut tumbuhan dan satwa serta hasilnya; b. mencegah kerusakan pada areal konservasi dari perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, hama dan penyakit serta daya-daya alam; c. mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap adanya gangguan keamanan pada areal konservasi; d. melaporkan setiap adanya kejadian pelanggaran hukum pada areal konservasi kepada pihak keamanan, instansi dan dinas terkait; dan e. menyediakan sarana dan prasarana, serta tenaga pengamanan areal konservasi yang sesuai dengan kebutuhan.

Untuk mencegah, membatasi dan mempertahankan serta menjaga areal konservasi dari perbuatan manusia, ternak, dan kebakaran, maka Pelaku Usaha harus melakukan tindakan berupa: a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan terkait areal konservasi; b. melakukan inventarisasi permasalahan; c. mendorong peningkatan produktivitas masyarakat; d. memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat; e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan areal konservasi; f. melakukan kerjasama dengan pemegang hak atau izin; g. meningkatkan efektifitas koordinasi kegiatan perlindungan areal konservasi; h. mendorong terciptanya alternatif mata pencaharian masyarakat; i. meningkatkan efektifitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan areal konservasi; dan j. mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan keamanan areal konservasi.

Perlindungan dan pengelolaan areal konservasi ditujukan untuk: a. menjaga kelestarian fungsi ekologi; b. tercapainya perlindungan, pemulihan, dan pengendalian ekosistem secara berkelanjutan; c. menjaga kelestarian fungsi ekologi; d. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan; e. memelihara keharmonisan kehidupan masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar sumber daya alam; dan f. mendorong Pelaku Usaha untuk membangun areal konservasi.

Pemberian bantuan oleh pemerintah daerah dan/atau pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.