PERGUB Nomor 112 Tahun 2020 — Penggunaan Hak Akses Data Kependudukan melalui Collaboration Development Center

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. 4. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri. 5. Direktur Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dirjen Dukcapil adalah unsur pelaksana Menteri dibidang kependudukan dan pencatatan sipil. 6. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut Dinas Dukcapil adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Administrasi Kependudukan. 7. Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika. 8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang pengembangan sumber daya manusia. 9. Pengguna adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Badan Hukum Indonesia Daerah Provinsi dan tidak memiliki hubungan vertical dengan Badan Hukum Indonesia Pusat. 10. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 11. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada penyelenggara, instansi pelaksana dan pengguna untuk dapat mengakses Basis Data kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan. 12. Badan Hukum Indonesia adalah badan hukum Indonesia daerah provinsi dan tidak memiliki hubungan vertical dengan badan hukum Indonesia pusat. 13. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 14. Collaboration Development Center yang selanjutnya disingkat CDC adalah KARO HUKUMPERANGKAT DAERAH PEMRAKARSAASISTEN ISEKDA 14. Collaboration Development Center yang selanjutnya disingkat CDC adalah upaya mensinergikan program antara Perangkat Daerah guna ketersediaan fasilitas terkait aktifitas penggunaan hak akses pemanfaatan data kependudukan untuk semua keperluan layanan publik pada setiap Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 15. Data Ware House Ternusat yang selanjutnya disingkat CDC adalah upaya mensinergikan program antara Perangkat Daerah guna ketersediaan fasilitas terkait aktifitas penggunaan hak akses pemanfaatan data kependudukan untuk semua keperluan layanan publik pada setiap Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 15. Data Ware House Terpusat yang selanjutnya disingkat DWH terpusat adalah kumpulan data hasil konsolidasi dan pembersihan data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota. 16. Aplikasi Data Warehouse Terpusat adalah 16. Aplikasi Data Warehouse Terpusat adalah aplikasi yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi untuk penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan bagi pengguna provinsi. 17. Perangkat Daerah yang selanjutnya di kota. 17. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah dilingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Barat. 18. Data Pribadi adalah data pemerintahan. 18. Data Pribadi adalah data perseorang tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. 19. Data Agregat adalah data nama dii. 19. Data Agregat adalah data yang disajikan secara kualitatif dan kuantitatif dari hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 20. Jaringan Komunikasi Data 20. Jaringan Komunikasi Data yang selanjutnya disebut Jarkomdat adalah merupakan sekumpulan komputer yang saling terhubung satu sama lain dengan menggunakan protokol dan media transmisi tertentu. 21. Person In Charge 21. Person In Charge yang selanjutnya disingkat PIC adalah penunjukkan oleh atasan siapa orang yang ditunjuk bertanggung jawab menangani hal tertentu di dalam kantor. 22. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah bentuk kerjasama pemanfaatan data kependudukan antara Penyelenggara dan Pengguna yang telah memperoleh hak akses. 23. Internet Protokol Lokal Area Network yang selanjutnya disingkat IP LAN adalah merupakan alamat pengenal dalam jaringan lokal. 24. Web Service adalah aplikasi sekumpulan data (database) perangkat lunak (software) atau bagian dari perangkat lunak yang dapat diakses secara jarak jauh (remote) oleh berbagai piranti lunak dengan sebuah perantara tertentu. 25. Representational State Transfer yang selanjutnya disingkat REST adalah suatu arsitektur metode komunikasi yang sering diterapkan dalam pengembangan layanan berbasis web. 26. Java Script Object Notation selanjutnya disingkat JSON adalah format pertukaran data yang ringan, mudah dibaca dan ditulis oleh manusia, serta mudah diterjemahkan dan dibuat (generate) oleh komputer. 27. Internet Protocol Address yang selanjutnya disebut IP Adress adalah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan Protokol Internet untuk komunikasi. 28. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. 29. Data Balikan adalah data yang bersifat unik dari masing-masing Pengguna yang telah melakukan akses data kependudukan. KARO HUKUMPERANGKAT DAERAH PEMRAKARSAASISTEN ISEKDA 30. Jaringan Tertutup adalah sistem jaringan terkoneksi secara terbatas, memiliki akurasi dan keamanan tinggi yang disediakan oleh provider dengan izin penyelenggaraan jaringan tertutup. 31. Proof of Concept yang selanjutnya disingkat PoC adalah uji aplikasi dan jaringan untuk menjamin kesesuaian implementasi petunjuk teknis dan kerja sama oleh pengguna. 32. User Identity yang selanjutnya disebut User ID adalah identitas yang digunakan oleh pengguna pada layanan atau perangkat dalam sistem teknologi informasi. 33. Web Portal adalah Aplikasi Website yang menjadi pintu gerbang atau starting point yang digunakan pengguna untuk mengakses data kependudukan. 34. Card Reader adalah alat pembaca data elektronik yang tersimpan didalam chip KTP-el melalui verifikasi sidik jari.

Tujuan pengaturan penggunaan hak akses data kependudukan melalui CDC adalah: a. mewujudkan efektifitas penggunaan hak akses data kependudukan oleh Pengguna dalam mendukung kinerja lembaga; b. memberikan kontribusi dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip good government dan masyarakat yang tertib; dan c. memberikan pedoman bagi lembaga Pengguna dalam menggunakan hak akses pemanfaatan data kependudukan melalui tahapan dan mekanisme yang jelas.

Gubernur melalui Dinas Dukcapil melakukan koordinasi pengawasan terhadap penggunaan Hak Akses Data Kependudukan terhadap Pengguna.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.