PERGUB Nomor 111 Tahun 2020 — Penyelenggaraan Nama Rupabumi

(1) Selain memperhatikan prinsip pemberian nama rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, penamaan rupabumi juga mencantumkan nama wilayah administratif pemerintahan pada lokasi unsur rupabumi berada.

(2) Wilayah administratif pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. nama dusun/kampung; b. desa/kelurahan; c. kecamatan; dan d. kabupaten/kota.

(1) Pemberian nama rupabumi harus memuat: a. elemen generik; dan b. elemen spesifik.

(2) Elemen generik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a menerangkan dan/atau menggambarkan bentuk umum rupabumi.

(3) Elemen spesifik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b menerangkan nama diri dari elemen generik.

(4) Elemen generik dan elemen spesifik pada nama rupabumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditulis menggunakan huruf dalam Bahasa Indonesia dengan pola kalimat diterangkan menerangkan.

(1) Penyelenggaraan nama rupabumi oleh pemerintah provinsi dilaksanakan oleh Tim Kerja Provinsi yang dikoordinir oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas di bidang rupabumi sebagai Sekretariat Tim.

(2) Keanggotaan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari: a. perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah; b. perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang pendidikan; c. perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang kesehatan; d. perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; e. perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; f. perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang sosial; g. perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang tenaga kerja; h. perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; i. perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang pangan; j. perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang pertanahan; k. perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang lingkungan hidup; k. perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang lingkungan hidup; l. perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; m. perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang perhubungan; n. perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang komunikasi dan informatika; o. perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah; p. perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang kepemudaan dan olahraga; q. perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang kebudayaan; r. perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang perpustakaan dan kearsipan; s. perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang kelautan dan perikanan; t. perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang pariwisata; u. perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang pertanian; v. perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang kehutanan; w. perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang energi dan sumber daya mineral; x. perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang perdagangan; y. perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang perindustrian; dan z. perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang transmigrasi.

(3) Pembentukan Tim Kerja Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(1) Pendataan nama rupabumi dimulai dari proses pencatatan unsur rupabumi yang sudah bernama sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Tabel I dan Tabel II Peraturan Gubernur ini.

(2) Pendataan nama rupabumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh: a. pemerintah provinsi; b. pemerintah kabupaten/kota; dan/atau c. pemerintah desa.

(3) Pihak lain dapat melakukan pendataan nama rupabumi untuk disampaikan kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa.

(4) Dalam melakukan pendataan nama rupabumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa dapat melibatkan partisipasi masyarakat.

(1) Pendataan nama rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui: a. survey lapangan; b. kompilasi data sekunder; dan/atau c. pemetaan participatif. KARO HUKUMPERANGKAT DAFRAH PEMRAKAREAASISTEN ISEKDA.

(2) Nama rupabumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat informasi tentang unsur rupabumi.

(3) Informasi unsur rupabumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi: a nama rupabumi: b. jenis unsur rupabumi; c. koordinat; d. arti nama; e. nama lain; f. asal bahasa; g. sejarah nama; dan h. pengucapan.

(4) Selain informasi unsur rupabumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), nama rupabumi dapat disertai dengan informasi penunjang.

(5) Informasi penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) berupa data multimedia seperti gambar, rekaman suara, dan/atau rekaman audio visual.

(1) Pendataan nama rupabumi melalui survey lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi nama rupabumi yang dilakukan secara langsung di lapangan.

(2) Pendataan nama rupabumi melalui kompilasi data sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengumpulkan data atau informasi mengenai unsur rupabumi yang bersumber dari pihak lain seperti buku, jurnal, tulisan di surat kabar, majalah dan/atau internet.

(3) Pendataan nama rupabumi melalui pemetaan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilakukan dengan melibatkan kelompok masyarakat/organisasi dan komunitas, contohnya pemetaan partisipatif untuk penentuan wilayah adat.

(1) Jenis unsur rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b adalah klasifikasi dari unsur rupabumi buatan dan/atau rupabumi alami, seperti sungai, laut, jalan, gunung, masjid, gereja, bandara, pelabuhan, jembatan, dan sebagainya.

(2) Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c adalah posisi suatu unsur rupabumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur.

(3) Nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf e adalah nama selain nama resmi yang digunakan untuk 1 (satu) unsur rupabumi yang dikenal dan digunakan oleh masyarakat setempat.

(4) Asal bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf f adalah asal bahasa dari nama yang digunakan pada unsur rupabumi.

(5) Sejarah nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf g adalah asal-usul atau riwayat dari nama yang diberikan pada unsur rupabumi.

(6) Pengucapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf h adalah cara mengucapkan nama rupabumi dan ditulis sesuai dengan ucapan lafal aslinya.

(1) Pemberian nama rupabumi dilakukan terhadap unsur rupabumi yang belum bernama.

(2) Pemberian nama rupabumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh: a. pemerintah provinsi; b. pemerintah kabupaten/kota; dan/atau c. pemerintah desa.

(3) Pihak lain dapat mengusulkan pemberian nama rupabumi melalui pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa.

(4) Pengusulan nama rupabumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan melalui penyampaian dokumen usulan nama rupa bumi atau sistem informasi nama rupabumi.

(5) Pengusulan nama rupabumi dilengkapi dengan informasi unsur rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan dapat disertai informasi penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5).

(6) Dalam memberikan usulan nama rupabumi, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa dapat melibatkan partisipasi masyarakat.

(1) Pemerintah desa menyampaikan hasil pengumpulan nama rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 18 kepada pemerintah kabupaten/kota melalui camat.

(2) Pemerintah kabupaten/kota menyampaikan hasil pengumpulan nama rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 18 kepada pemerintah provinsi melalui dokumen usulan nama rupabumi atau sistem informasi nama rupabumi.

(1) Penelaahan nama rupabumi dilaksanakan oleh: a. Tim Kerja Kabupaten/Kota terhadap hasil pengumpulan nama rupabumi oleh pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa; b. Tim Kerja Provinsi terhadap hasil pengumpulan nama rupabumi oleh pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi.

(2) Dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Tim Kerja Provinsi dan Tim Kerja Kabupaten/Kota dapat melibatkan pihak lain.

(3) Penelaahan nama rupabumi dilakukan melalui: a. pemeriksaan dokumen usulan nama rupabumi; dan/atau b. sistem informasi nama rupabumi.

(4) Dalam melakukan penelaahan, Tim Kerja Provinsi dan Tim Kerja Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan Badan.

(1) Hasil penelaahan nama rupabumi yang dilaksanakan oleh Tim Kerja Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a disampaikan kepada Tim Kerja Provinsi untuk mendapatkan rekomendasi.

(2) Hasil penelaahan nama rupabumi yang dilaksanakan oleh Tim Kerja Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b diusulkan sebagai nama rupabumi baku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Nama rupabumi yang telah mendapatkan rekomendasi dari Tim Kerja Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan sebagai nama rupabumi baku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terhadap nama rupabumi yang dikumpulkan oleh Tim Kerja Provinsi dan/atau penyelenggaraan nama rupabumi yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

(1) Pengumuman nama rupabumi hanya dilakukan terhadap hasil penelahaan nama rupabumi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4).

(2) Pengumuman nama rupabumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Kerja Provinsi melalui website pemerintah daerah.

(3) Pengumuman nama rupabumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

(4) Selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau pihak lain dapat memberikan tanggapan secara tertulis kepada Tim Kerja Provinsi.

(1) Tim Kerja Provinsi melakukan penelaahan kembali terhadap nama rupabumi yang mendapat tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).

(2) Hasil penelahaan kembali oleh Tim Kerja Provinsi berupa: a. menolak tanggapan; atau b. menerima tanggapan.

(3) Dalam melakukan penelahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Tim Kerja Provinsi dapat berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota atau pihak lain.

(1) Terhadap tanggapan yang ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, Tim Kerja Provinsi mengusulkan nama rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sebagai nama rupabumi baku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Terhadap tanggapan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, Tim Kerja Provinsi mengusulkan nama rupabumi berdasarkan hasil penelahaan kembali, sebagai nama rupabumi baku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengusulan pembakuan nama rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 25 dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi melalui perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang rupabumi.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Badan agar ditetapkan dan/atau ditempatkan dalam Gazeter Republik Indonesia sebagai nama rupabumi baku sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

(1) Penggantian nama rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memenuhi: a. aspirasi dan/atau kebutuhan masyarakat; b. penggabungan dua atau lebih unsur rupabumi; c. pemisahan unsur rupabumi; dan/atau d. perubahan fungsi unsur rupabumi.

(2) Penghapusan nama rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dilaksanakan karena hilangnya unsur rupabumi.

(1) Perubahan nama rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat diusulkan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa dan/atau pihak lain.

(2) Usulan perubahan nama rupabumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan melalui perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang rupabumi.