PERGUB Nomor 4 Tahun 2025 — Tambahan Penghasilan Pegawai

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Kriteria TPP ASN terdiri atas: a. beban kerja; b. prestasi kerja; c. tempat bertugas; d. kondisi kerja; e. kelangkaan profesi; dan f. pertimbangan objektif lainnya.

TPP ASN tidak diberikan kepada: a. Pegawai ASN yang tidak mempunyai jabatan pada Pemerintah Provinsi; b. PNS yang mengambil masa persiapan pensiun; c. PNS yang berstatus penerima uang tunggu; d. PNS yang mengambil cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara; e. PNS yang mengambil cuti sakit lebih dari 1 (satu) tahun; f. PNS yang diberhentikan atau dibebaskan sementara; g. PNS yang dibebaskan dari jabatannya; h. PNS yang melaksanakan tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya; i. Pegawai ASN yang ditugaskan pada instansi di luar Pemerintah Provinsi; j. PNS yang ditugaskan dari instansi di luar Pemerintah Provinsi; dan/atau k. Pegawai ASN yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan ASN yang tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kepatuhan Pegawai ASN dalam: a. pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara; b. pelaporan gratifikasi; c. pemanfaatan dan/atau manajemen barang milik daerah; atau d. tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, menjadi pertimbangan dalam pemberian TPP ASN.

Pemberian TPP ASN bagi CPNS sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran TPP ASN pada kelas jabatannya sampai dengan dikeluarkannya keputusan mengenai pengangkatan PNS.

Bagi Pegawai ASN yang pindah masuk ke Pemerintah Provinsi sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini dan terdampak dengan kebijakan dalam Peraturan Gubernur mengenai perpindahan pegawai, diberikan TPP ASN secara penuh sepanjang Pegawai ASN dimaksud telah melaksanakan tugas selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya surat pernyataan melaksanakan tugas.

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 21 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.