PERGUB Nomor 12 Tahun 2025 — Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman

PERGUB Nomor 12 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman

Berlaku

Pengundangan: 14 Maret 2025

PERGUB Nomor 12 Tahun 2025 — Peraturan Pelaksan… | Pasal.id

BAB III

MEKANISME JAMINAN PERLINDUNGAN JIWA NELAYAN

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi perlindungan akibat risiko yang dihadapi saat melaksanakan kegiatan usaha penangkapan ikan kepada Nelayan meliputi: a. Nelayan Kecil; b. Nelayan Buruh; c. Nelayan Pemilik; d. Nelayan Tradisional; e. Nelayan Paruh Waktu; dan f. perempuan Nelayan.

(2) Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. hilang atau rusaknya sarana penangkapan ikan; b. kematian akibat kecelakaan; c. penyakit yang disebabkan lingkungan kerja; d. cacat tetap akibat kecelakaan; e. biaya pengobatan akibat kecelakaan; dan/atau f. jenis risiko lainnya.

Pasal 7

(1) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diberikan dalam bentuk: a. Asuransi Jiwa; dan/atau b. Asuransi Perikanan untuk kecelakan kerja.

(2) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)

Pasal 8

(1) Santunan dalam bentuk fasilitasi pembayaran premi Asuransi Jiwa dan Asuransi Perikanan untuk kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat diberikan kepada Nelayan Kecil, Nelayan Buruh, Nelayan Tradisional, Nelayan Paruh Waktu, perempuan Nelayan atau ahli warisnya dalam hal terjadi kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia, cacat tetap atau biaya pengobatan pada saat melakukan aktivitas penangkapan ikan.

(2) Jenis pertanggungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan untuk kriteria masing-masing pada Nelayan Kecil, Nelayan Buruh, Nelayan Tradisional, Nelayan Paruh Waktu, atau perempuan Nelayan yang melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Nelayan Kecil, Nelayan Buruh, Nelayan Tradisional, Nelayan Paruh Waktu, perempuan Nelayan untuk menjadi peserta asuransi.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta; b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi; c. sosialisasi program asuransi terhadap Nelayan; dan/ atau d. bantuan pembayaran premi Asuransi Jiwa atau Asuransi Perikanan untuk kecelakaan kerja.

(3) Tahapan pelaksanaan asuransi bagi nelayan meliputi: a. persiapan; b. sosialisasi; c. pendataan dan verifikasi; d. pengusulan calon penerima asuransi; e. validasi; f. penetapan penerima asuransi; dan g. pengajuan dan pembayaran klaim.

Pasal 10

(1) Kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui pendataan dan verifikasi Nelayan calon penerima asuransi oleh petugas pendamping dan petugas verifikasi pada setiap kabupaten/kota di Daerah.

(2) Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11

(1) Dalam pelaksanaan pendataan dan verifikasi Nelayan calon penerima asuransi oleh petugas pendamping dan petugas verifikasi pada setiap kabupaten/kota di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan dalam rangka validasi hasil pendataan dan verifikasi calon peserta asuransi.

(2) Berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas untuk menetapkan calon penerima asuransi.

Pasal 12

Bantuan pembayaran premi asuransi Asuransi Jiwa atau Asuransi Perikanan untuk kecelakaan kerja diberikan kepada Nelayan yang memenuhi persyaratan: a. warga negara Indonesia berdomisili di Daerah; b. memiliki Kartu Nelayan Jawa Tengah yang terdaftar dalam basis data Kartu KUSUKA/kartu tanda penduduk dengan pekerjaan sebagai Nelayan; c. melakukan aktivitas penangkapan di perairan laut dan perairan darat; d. tidak menggunakan alat penangkap ikan terlarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. tidak pernah mendapatkan program asuransi dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan pemerintah kabupaten/kota di Daerah pada tahun sebelumnya atau pernah mendapatkan program asuransi dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan pemerintah kabupaten/kota di Daerah namun polis asuransinya telah berakhir masa berlakunya atau jenis risiko yang dijamin berbeda.

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dalam rangka percepatan pelaksanaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas kepada penerima asuransi dengan melibatkan pelaksana perusahaan asuransi.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk pendampingan dan sosialisasi.

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan asuransi.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. pencapaian hasil.

(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan asuransi.

Pasal 15

(1) Perusahaan asuransi menyampaikan laporan pelaksanaan asuransi setiap bulan kepada Kepala Dinas.

(2) Pihak penanggung menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan asuransi setiap bulan kepada Kepala Dinas.

(3) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan asuransi setiap triwulan kepada Gubernur.

Pasal 16

Pada saat tertanggung mengalami kecelakaan saat melakukan aktivitas penangkapan ikan atau selain aktivitas penangkapan ikan yang mengakibatkan kematian/hilang, cacat tetap dan biaya pengobatan termasuk kematian alami, maka tertanggung atau ahli waris dapat melakukan proses klaim sesuai ketentuan teknis dan polis asuransi yang mengikat.

BAB V

MEKANISME JAMINAN PERLINDUNGAN

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan perlindungan atas risiko yang dihadapi oleh Pembudidaya Ikan Kecil.

(2) Jaminan perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan perlindungan atas risiko yang dialami oleh Pembudidaya Ikan Kecil dalam usaha Pembudidayaan Ikan.

Pasal 21

(1) Santunan diberikan kepada Pembudidaya Ikan Kecil penerima bantuan pembayaran premi Asuransi Perikanan apabila terjadi hilang atau rusaknya sarana pembudidayaan ikan antara lain benih/benur, pakan, pupuk, obat ikan, dan kolam/tambak yang menyebabkan kerugian atau kegagalan pada usaha pembudidayaan ikan yang disebabkan oleh: a. bencana alam yaitu kejadian tidak terduga yang disebabkan oleh perubahan kondisi alam antara lain banjir, tanah longsor, erupsi, gempa bumi, tsunami, dan angin topan; dan/atau b. wabah penyakit ikan yaitu kejadian serangan penyakit ikan yang menyerang pada proses usaha budidaya, yang menimbulkan kehilangan dan/atau kerusakan sarana pembudidayaan ikan mencapai lebih dari 50% (lima puluh persen).

(2) Selain risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) risiko lain yang dihadapi Pembudidaya Ikan Kecil dan mendapatkan manfaat pertanggungan meliputi: a. pelarangan pembudidayaan jenis ikan tertentu; dan/atau b. pelarangan pemasukan dan atau pengeluaran jenis ikan tertentu.

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Pembudidaya Ikan Kecil untuk menjadi peserta asuransi.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta; b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi; c. sosialisasi program asuransi terhadap Pembudidaya Ikan Kecil; Dan d. pembayaran premi asuransi bagi Pembudidaya Ikan Kecil.

(3) Tahapan pemberian asuransi Pembudidaya Ikan Kecil meliputi: a. persiapan; b. sosialisasi; c. pendataan dan verifikasi; d. pengusulan calon penerima asuransi; e. validasi; f. penetapan penerima asuransi; dan g. pengajuan dan pembayaran klaim.

Pasal 23

(1) Kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui pendataan dan verifikasi Pembudidaya Ikan Kecil calon penerima asuransi oleh petugas pendamping dan petugas verifikasi pada setiap kabupaten/kota di Daerah.

(2) Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24

(1) Dalam pelaksanaan pendataan dan verifikasi Pembudidaya Ikan Kecil calon penerima asuransi oleh petugas pendamping dan petugas verifikasi pada setiap kabupaten/kota di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan dalam rangka validasi hasil pendataan dan verifikasi calon peserta asuransi.

(2) Berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menetapkan calon penerima asuransi.

Pasal 25

Asuransi diberikan kepada Pembudidaya Ikan Kecil yang memenuhi persyaratan: a. terdaftar dalam basis data Kartu KUSUKA; b. memiliki tanda daftar usaha perikanan budidaya; c. diutamakan Pembudidaya Ikan Kecil yang unit usahanya sudah menerapkan prinsip cara budidaya ikan yang baik dan/atau memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik; d. merupakan Pembudidaya Ikan Kecil yang melakukan pembesaran dan pembenihan udang, bandeng, nila, patin dan lele di kolam dan/atau tambak dengan metode monokultur dan/atau polikultur dengan menggunakan teknologi sederhana, dengan kriteria luas lahan: 1. Pembudidaya ikan air tawar: a) pembenihan, tidak lebih 0,75 ha; atau b) pembesaran tidak lebih 2 ha. 2. Pembudidaya ikan air payau: a) pembenihan air payau tidak lebih 0,5; atau b) pembesaran, tidak lebih 5 ha. 3. Pembudidaya ikan air laut: a) pembenihan, tidak lebih dari 0,5 ha; b) pembesaran, tidak lebih dari 2 ha. e. lahan usaha pembudidayaan ikan yang dijaminkan oleh asuransi adalah lahan yang operasional untuk usaha pembesaran ikan; f. memiliki rekening tabungan atau sanggup membuka rekening tabungan; g. bukan merupakan seorang anggota perangkat desa/kelurahan, aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia, anggota legislatif, dan penyuluh perikanan bantu; h. tidak pernah mendapatkan program asuransi dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan pemerintah kabupaten/kota di Daerah pada tahun sebelumnya atau pernah mendapatkan program asuransi dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan pemerintah kabupaten/kota di Daerah namun polis asuransinya telah berakhir masa berlakunya atau jenis risiko yang dijamin berbeda; i. tidak menggunakan obat-obatan, bahan kimia, bahan biologis yang dilarang; j. tidak membudidayakan jenis ikan yang dilarang; dan k. peserta aktif dalam jaminan kesehatan nasional.

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dalam rangka percepatan pelaksanaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas kepada penerima asuransi dengan melibatkan pelaksana perusahaan asuransi.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk pendampingan dan sosialisasi.

Pasal 27

(1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan asuransi.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap: a. perencanaan; b. pelaksanaan: dan c. pencapaian hasil.

(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan asuransi.

Pasal 28

(1) Perusahaan asuransi menyampaikan laporan pelaksanaan asuransi setiap bulan kepada Kepala Dinas.

(2) Pihak penanggung menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan asuransi setiap bulan kepada Kepala Dinas.

(3) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan asuransi setiap triwulan kepada Gubernur.

Pasal 29

BAB VI

MEKANISME JAMINAN PERLINDUNGAN USAHA PERGARAMAN Bagian Kesatu Jaminan Perlindungan Atas Risiko

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan perlindungan atas risiko yang dihadapi oleh Petambak Garam Kecil.

(2) Petambak Garam Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penggarap tambak garam; dan b. pemilik/penyewa tambak garam dengan lahan tidak lebih 5 (lima) ha.

(3) Risiko yang dihadapi Petambak Garam Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hilang atau rusaknya sarana Usaha Pergaraman.

(4) Penyebab risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. bencana alam; b. dampak perubahan iklim; dan/atau c. pencemaran.

(5) Selain risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4), risiko lain yang dihadapi Petambak Garam Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan impor garam yang tidak sesuai penetapan pintu masuk, jenis dan volume, waktu pemasukan, serta pemenuhan persyaratan administratif dan standar mutu.

Pasal 31

(1) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) diberikan dalam bentuk Asuransi Pergaraman.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 32

Risiko hilang atau rusaknya sarana Usaha Pergaraman yang dihadapi Petambak Garam Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) meliputi: a. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya; b. pompa air; c. kincir angin; d. geoisolator; e. alat ukur salinitas; f. mesin pemurnian/pencucian garam; g. alat angkut sederhana; h. alat iodisasi; i. alat pengemas; j. alat perata tanah; k. alat ukur suhu; l. alat ukur kekentalan air laut (boume-hydro-meter); m. mesin pengering garam; n. mesin penepung/penghalus garam; o. alat pemasak garam; dan p. alat penirisan garam.

Pasal 33

Jaminan perlindungan diberikan apabila Petambak Garam Kecil, telah melaksanakan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Petambak Garam Kecil menjadi peserta asuransi.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta; b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi; c. sosialisasi program asuransi terhadap Petambak Garam Kecil; dan d. bantuan pembayaran premi bagi Petambak Garam Kecil.

Pasal 35

(1) Kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui pendataan dan verifikasi Petambak Garam Kecil calon penerima asuransi oleh petugas pendamping dan petugas verifikasi pada setiap kabupaten/kota.

(2) Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 36

(1) Dalam pelaksanaan pendataan dan verifikasi Petambak Garam Kecil calon penerima asuransi oleh petugas pendamping dan petugas verifikasi pada setiap kabupaten/kota di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan dalam rangka validasi hasil pendataan dan verifikasi calon peserta asuransi.

(2) Berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menetapkan calon penerima asuransi.

Pasal 37

Bantuan pembayaran premi Asuransi Pergaraman diberikan kepada Petambak Garam Kecil yang memenuhi persyaratan: a. memiliki kartu tanda penduduk; b. memiliki nomor induk berusaha; c. terdaftar dalam basis data Kartu KUSUKA; d. memiliki surat keterangan dari kepala desa atau lurah setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah Petambak Garam Kecil; e. tidak pernah mendapatkan program asuransi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten/kota di Daerah pada tahun sebelumnya atau pernah mendapatkan program asuransi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten/kota di Daerah namun polis asuransinya telah berakhir masa berlakunya atau jenis risiko yang dijamin berbeda; f. bukan merupakan seorang anggota perangkat desa/kelurahan, aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia, anggota legislatif, dan penyuluh perikanan bantu; dan g. usahanya tidak menggunakan bahan aditif berbahaya.

Pasal 38

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dalam rangka percepatan pelaksanaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas kepada penerima asuransi dengan melibatkan pelaksana perusahaan asuransi.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk pendampingan dan sosialisasi.

Pasal 39

(1) Pemerintahan Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan asuransi.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. pencapaian hasil.

(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan asuransi.

Pasal 40

(1) Perusahaan asuransi menyampaikan laporan pelaksanaan asuransi setiap bulan kepada Kepala Dinas.

(2) Pihak penanggung menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan asuransi setiap bulan kepada Kepala Dinas.

(3) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan asuransi setiap triwulan kepada Gubernur.

BAB VII

TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

(1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman, meliputi: a. fokus pembinaan dan pengawasan yang disusun berbasis prioritas dan resiko; b. penerimaan aduan dan penyelesaian konflik; c. sasaran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman; d. jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman; dan e. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.

(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dilakukan secara terjadwal, rutin dan insidental.

(3) Gubernur membentuk Tim Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terdiri dari: a. Dinas; b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan; c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat; dan/atau d. instansi lainnya sesuai kebutuhan, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fokus dan sasaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

(1) Setiap Pelaku Usaha Perikan dan Pergaraman berhak menyampaikan pengaduan terkait pelaksanaan Perlindungan Pelaku Usaha Perikan dan Pergaraman dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikan dan Pergaraman.

Pasal 43

Penangan penyelesaian konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TATA CARA DAN BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 44

(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.

(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.

(3) Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui: a. secara langsung kepada Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman; dan/atau b. secara langsung dan/atau tertulis kepada Pemerintah Daerah atau Perangkat Daerah terkait.

(4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan: a. rencana Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman; b. potensi sumber daya perikanan dan pergaraman; c. peluang Usaha Perikan dan Usaha Pergaraman; d. kebutuhan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman; e. kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan; dan/atau f. kearifan lokal.

(5) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.

Pasal 45

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dapat dilakukan terhadap: a. penyusunan perencanaan; b. perlindungan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman; c. pemberdayaan Pelaku Usaha Perikan dan Pergaraman; d. pendanaan dan pembiayaan; dan e. pengawasan.

Pasal 46

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, dapat berupa: a. memberikan saran dan masukan dalam penyusunan rencana Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman; dan b. turut serta dalam musyawarah penyusunan rencana Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.

Pasal 47

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b berupa: a. penyediaan prasarana Usaha Perikanan dan Pergaraman; b. penyediaan sarana Usaha Perikanan dan Pergaraman; c. pengupayaan keberlanjutan usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman; d. mitigasi risiko penangkapan ikan, pembudidayaan ikan dan pergaraman; e. pengupayaan keamanan dan keselamatan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman; dan/atau f. fasilitasi dan bantuan hukum.

Pasal 48

(1) Penyediaan prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a untuk: a. penangkapan ikan antara lain: 1. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk nelayan; 2. pelabuhan perikanan; 3. jalan akses ke pelabuhan; 4. sumber tenaga listrik, alat telekomunikasi, dan air bersih; dan/atau 5. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan. b. pembudidayaan ikan antara lain: 1. lahan dan air; 2. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Pembudidaya Ikan; 3. saluran pengairan; 4. bangunan untuk pembenihan, pembesaran, dan laboratorium; 5. jalan produksi; 6. sumber tenaga listrik dan alat telekomunikasi; 7. instalasi penanganan limbah; dan/atau 8. tempat penyimpanan dan penyimpanan berpendingin hasil produksi.

Pasal 49

(1) Penyediaan sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47

Pasal 50

Partisipasi masyarakat dalam pengupayaan keberlanjutan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, antara lain: a. penyampaian informasi harga ikan dan harga garam; b. pengendalian kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, laut, dan lingkungan pengolahan; dan/atau c. pemenuhan perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan pekerja.

Pasal 51

Partisipasi masyarakat dalam mitigasi risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d, antara lain: a. Nelayan: 1. keikutsertaan dalam Asuransi Perikanan; 2. keikutsertaan dalam Asuransi Jiwa; dan/atau 3. menyebarluaskan informasi cuaca. b. Pembudidaya Ikan: 1. keikutsertaan dalam Asuransi Perikanan; 2. menerapkan cara pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik; 3. melestarikan jalur hijau; 4. menjaga kualitas air; dan/atau 5. menyebarluaskan informasi cuaca. c. Pengolah dan pemasar skala usaha mikro kecil: 1. keikutsertaan dalam Asuransi Jiwa; dan/atau 2. menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan Pemenuhan Persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi dalam kegiatan produksi di Unit Usaha Pengolahan Ikan. d. Petambak Garam: 1. keikutsertaan dalam Asuransi Pergaraman; 2. menjaga kualitas lingkungan perairan pesisir; dan/atau 3. menyebarluaskan informasi cuaca.

Pasal 52

Partisipasi masyarakat dalam pengupayaan keamanan dan keselamatan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e, antara lain: a. Nelayan: 1. menyediakan perlengkapan keselamatan bagi Nelayan dalam melakukan penangkapan ikan; dan/atau 2. menyediakan bantuan pencarian dan pertolongan bagi Nelayan dalam melakukan penangkapan ikan. b. Pembudidaya Ikan: 1. menyediakan perlengkapan keselamatan bagi Pembudidaya Ikan dalam melakukan pembudidayaan ikan; 2. menyediakan wadah budidaya yang memenuhi standar keamanan dan keselamatan kerja; dan/atau 3. menyediakan bantuan pencarian dan pertolongan bagi Pembudidaya Ikan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan pembudidayaan ikan. c. pengolah dan pemasar, menyediakan perlengkapan keselamatan bagi pengolah dan pemasar dalam melakukan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; d. Petambak Garam, menyediakan perlengkapan keselamatan bagi Petambak Garam dalam melakukan Usaha Pergaraman.

Pasal 53

Partisipasi masyarakat dalam fasilitasi dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f, antara lain pendampingan penyelesaian permasalahan hukum bagi Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dalam menjalankan usahanya.

Pasal 54

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c berupa: a. pendidikan dan pelatihan; b. penyuluhan dan pendampingan; c. kemitraan usaha; d. kemudahaan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi; dan e. penguatan kelembagaan.

Pasal 55

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, antara lain: a. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan di bidang perikanan atau pergaraman; b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang perikanan atau pergaraman; c. penyelenggaraan pemagangan di bidang perikanan atau pergaraman; d. penyediaan tenaga pendidikan dan pelatihan di bidang perikanan atau pergaraman; e. pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan untuk mendapatkan pendidikan di bidang perikanan atau pergaraman; f. pemberian bantuan biaya pelatihan di bidang perikanan atau pergaraman; dan/atau g. pembentukan dan pengembangan wirausaha di bidang perikanan atau pergaraman.

Pasal 56

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan penyuluhan dan pendampingan terhadap Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, antara lain: a. penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan dan pendampingan di bidang perikanan atau pergaraman; b. penyelenggaraan penyuluhan dan pendampingan di bidang perikanan atau pergaraman; dan/atau c. penyediaan tenaga penyuluhan dan pendampingan di bidang perikanan atau pergaraman.

Pasal 57

(1) Partisipasi masyarakat dalam kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, antara lain: a. penangkapan ikan: 1. penyediaan bahan bakar minyak, air bersih, es dan perbekalan operasi penangkapan ikan; 2. penyediaan anak buah kapal; 3. pengolahan hasil penangkapan ikan; 4. pemasaran hasil penangkapan ikan; dan/atau 5. pengembangan usaha penangkapan ikan. b. pembudidayaan ikan: 1. penyediaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan; 2. penyediaan penggarap lahan budidaya; 3. pengolahan hasil pembudidayaan ikan; 4. pemasaran hasil pembudidayaan ikan; dan/atau 5. pengembangan usaha Pembudidayaan Ikan. c. pengolah dan pemasar skala usaha mikro kecil 1. penyediaan sarana dan prasarana pengolah dan pemasar skala usaha mikro kecil; dan 2. pengembangan usaha pengolah dan pemasar skala usaha mikro kecil. d. pergaraman: 1. penyediaan sarana dan prasarana Pergaraman; 2. penyediaan Penggarap Tambak Garam; 3. pengolahan garam; 4. pemasaran garam; dan/atau 5. pengembangan Usaha Pergaraman.

Pasal 58

Partisipasi masyarakat dalam kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d, antara lain: a. penyediaan buku petunjuk teknis, majalah, tabloid, leaflet, piringan padat (Compact Disk), dan poster; b. penyediaan informasi tentang potensi sumber daya kelautan dan perikanan, informasi pasar, penyakit ikan, ketersediaan bahan baku; c. penerapan teknologi anjuran; dan/atau d. penyediaan fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi antara lain ruang pertemuan, peralatan komunikasi, peralatan pengolah data, dan peralatan audio visual.

Pasal 59

Partisipasi masyarakat dalam penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e, antara lain: a. mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan; b. meningkatkan kapasitas kelembagaan; c. membentuk jejaring kelembagaan; dan/atau d. mendorong dan memfasilitasi legalitas Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

Pasal 60

Partisipasi masyarakat dalam pendanaan dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d, antara lain: a. penyediaan dana awal usaha dan jaringan bisnis untuk membantu penumbuhan usaha bagi para Pelaku Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman; b. penyediaan penguatan modal usaha; dan/atau c. pemberian sumbangan yang berwujud uang, barang, atau karya lain sebagai perwujudan kepedulian terhadap sesama.

Pasal 61

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e, antara lain: a. pemantauan terhadap kesesuaian perencanaan perlindungan dan pemberdayaan; b. pemantauan terhadap kesesuaian pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan; c. pelaporan ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan; dan/atau d. pengusulan upaya perbaikan atas ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan.

BAB IX

PERJANJIAN KERJA DAN PERJANJIAN BAGI HASIL PADA KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN

Pasal 62

(1) Perjanjian Kerja Laut merupakan perjanjian kerja bagi Awak Kapal Perikanan dengan kapal ikan berukuran diatas 5 (lima) gros ton (GT) sampai dengan 10 (sepuluh) gros ton (GT).

(2) Perjanjian Kerja Laut sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kesepakatan tertulis antara Awak Kapal Perikanan dengan Pemilik Kapal Perikanan.

(3) Awak Kapal Perikanan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal Perikanan oleh Pemilik Kapal Perikanan untuk melakukan tugas di atas Kapal Perikanan sesuai dengan jabatannya;

(4) Tata cara penandatangan, masa berlaku, pengesahan dan perpanjangan masa berlaku Perjanjian Kerja Laut dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 63

(1) Perjanjian bagi hasil berlaku bagi Nelayan Pemilik dengan Nelayan Buruh pada kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 5 (lima) Gros Ton (GT).

(2) Nelayan Pemilik dan Nelayan Buruh harus membuat perjanjian bagi hasil secara tertulis.

Pasal 65

(1) Dalam hal terjadi pembatalan perjanjian bagi hasil oleh Nelayan Pemilik sebelum berakhirnya masa perjanjian, maka Nelayan Pemilik memiliki kewajiban: a. menanggung biaya pemulangan Nelayan Buruh ke tempat asal sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian bagi hasil; dan b. melakukan bagi hasil atas segala hasil tangkapan sesuai dengan persentase yang telah disepakati dalam perjanjian bagi hasil.

(2) Nelayan Pemilik harus merespon setiap pengaduan dari Nelayan Buruh atas perselisihan dan/atau sengketa yang terkait dengan perjanjian bagi hasil.

(3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, Nelayan Pemilik bertanggung jawab untuk: a. melakukan pemulangan Nelayan Buruh; dan b. menjaga keselamatan Nelayan Buruh.

Pasal 66

(1) Dalam hal terdapat perselisihan dan/atau sengketa antara Nelayan Pemilik dan Nelayan Buruh, penyelesaian perselisihan dan/atau sengketa dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara kedua pihak.

(2) Penyelesaian perselisihan dan/atau sengketa antar Nelayan Pemilik dan Nelayan Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Kepala Desa dan/atau petugas teknis yang membidangi perikanan di wilayah masing-masing.

BAB X

PERJANJIAN KERJA DAN PERJANJIAN BAGI HASIL PADA KEGIATAN PEMBUDIDAYAAN IKAN DAN PRODUKSI GARAM

Pasal 67

(1) Pemilik lahan dan penggarap yang melakukan kegiatan Pembudidayaan Ikan dan Pergaraman harus membuat perjanjian kerja secara tertulis.

(2) Dalam hal terjadi hubungan sewa menyewa antara pemilik lahan dan penyewa, maka harus dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang mengatur bagi hasil dengan prinsip adil, menguntungkan kedua belah pihak, dan mempertimbangkan kearifan lokal.

(3) Pemerintah Daerah dapat memberikan pendampingan dalam penyusunan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 68

(1) Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan perjanjian bagi hasil yang diselenggarakan berdasarkan kepentingan bersama dari pemilik lahan dan penggarap lahan yang bersangkutan, hingga masing-masing menerima bagian dari hasil usaha itu sesuai dengan jasa yang diberikannya.

(2) Perjanjian bagi hasil paling sedikit harus memuat identitas para pihak, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu perjanjian, pilihan penyelesaian sengketa, dan kemitraan usaha.

(3) Jika seorang penggarap lahan meninggal dunia, maka ahli warisnya yang sanggup dan menghendakinya dapat menjadi penggarap dan berhak untuk melanjutkan perjanjian bagi hasil yang bersangkutan dengan hak dan kewajiban yang sama hingga jangka waktu perjanjian berakhir.

Pasal 69

(1) Perjanjian kerja dalam Usaha Pembudidayaan Ikan dan Pergaraman paling sedikit harus memuat hak dan kewajiban, jangka waktu perjanjian, dan pilihan penyelesaian sengketa.

(2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

(3) Jika suatu Usaha Pembudidayaan Ikan dan Pergaraman diselenggarakan oleh suatu badan usaha atau perusahaan yang berbentuk badan hukum, maka upah, tunjangan, jaminan sosial dan fasilitas kesejahteraan lainnya bagi pekerjanya harus sesuai aturan ketenagakerjaan dan berdasarkan Upah Minimum Kabupaten/Kota di daerah lokasi pekerja perusahaan tersebut bekerja.

Tertanggung atau ahli waris dapat melakukan proses tuntutan/ klaim asuransi Pembudidaya Ikan Kecil dengan ketentuan: a. dalam hal terjadi risiko dalam jangka waktu pertanggungan pada lahan usaha pembudidayaan ikan yang diasuransikan, maka tertanggung dapat melakukan pengajuan klaim kepada penanggung, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. terjadi kerugian atau kegagalan usaha yang disebabkan oleh bencana alam dan/atau wabah penyakit ikan sehingga menimbulkan kehilangan dan/atau kerusakan sarana pembudidayaan ikan mencapai $ \geq 50\% $ (lima puluh persen); 2. tertanggung mengambil langkah-langkah pengendalian yang dianggap perlu bersama-sama dengan petugas Dinas, petugas terkait dan/atau Penyuluh untuk menghindari kerusakan sarana pembudidayaan yang lebih luas; 3. tertanggung tidak diperkenankan menghilangkan bukti kehilangan dan/atau kerusakan sarana pembudidayaan dan/atau kematian ikan dan membuat dokumentasi terkait bukti tersebut; 4. tertanggung membuat laporan secara tertulis kepada Penanggung tentang terjadinya klaim paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya risiko; 5. tertanggung atau ahli waris segera melaporkan dan menyiapkan semua dokumen pendukung klaim dan mengirimkannya kepada Dinas, untuk selanjutnya dokumen tersebut disampaikan oleh Dinas kepada penanggung paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya risiko; dan 6. melengkapi persyaratan dokumen pendukung klaim meliputi: a) fotokopi kartu tanda penduduk tertanggung dan kartu asuransi Pembudidaya Ikan Kecil; b) asli/fotokopi surat keterangan terjadinya musibah dari Dinas dengan melampirkan formulir klaim dan dokumentasi bukti kehilangan dan/atau kerusakan sarana pembudidayaan dan/atau kematian ikan; c) fotokopi buku rekening atas nama tertanggung; dan d) dalam hal tertanggung meninggal, santunan diberikan kepada ahli waris tertanggung yang dibuktikan dengan dokumen tambahan yaitu asli/fotokopi legalisir surat keterangan meninggal dan pernyataan ahli waris yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. b. berdasarkan laporan terjadinya klaim, penilaian ke lapangan oleh petugas asuransi didampingi oleh petugas Dinas dan/atau penyuluh dapat dilakukan secara sampling jika diperlukan; c. penanggung menerbitkan berita acara keputusan klaim dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen klaim diterima secara lengkap; d. dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen klaim diterima secara lengkap belum terbit berita acara keputusan klaim, maka penanggung dinyatakan setuju terhadap klaim yang diajukan; e. dalam hal klaim disetujui, pembayaran santunan atas klaim dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal berita acara keputusan klaim; f. pembayaran klaim dilaksanakan melalui pemindahbukuan ke rekening tertanggung; g. harga pertanggungan menjadi dasar perhitungan premidan nilai maksimum santunan; dan h. perhitungan premi dan harga pertanggungan perhitungan premi, harga pertanggungan serta batas maksimal pengajuan klaim untuk mendapatkan santunan akibat kerugian atau kegagalan usaha diatur selanjutnya melalui perjanjian kerja sama antara Kepala Dinas dengan perusahaan asuransi pada setiap tahun anggaran.

PERGUB Nomor 12 Tahun 2025 — Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman

PERGUB Nomor 12 Tahun 2025 — Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman

Pertanyaan umum

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB VI

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

BAB VII

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

BAB VIII

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 54

Pasal 55

Pasal 56

Pasal 57

Pasal 58

Pasal 59

Pasal 60

Pasal 61

BAB IX

Pasal 62

Pasal 63

Pasal 65

Pasal 66

BAB X

Pasal 67

Pasal 68