PERGUB Nomor 8 Tahun 2020 — Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami Provinsi Jawa Tengah

(1) Maksud penyusunan rencana kontinjensi bencana tsunami yaitu sebagai pedoman/landasan operasional dalam penanganan darurat bencana tsunami.

(2) Tujuan rencana kontinjensi bencana tsunami adalah: a. menurunkan risiko bencana melalui kesiapsiagaan penanganan darurat bencana tsunami secara maksimal bagi Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Wonogiri, Pemerintah Kabupaten Purworejo, Pemerintah Kabupaten Kebumen, Pemerintah Kabupaten Cilacap dan dunia usaha serta masyarakat di tingkat Daerah; b. menjadi arahan tugas dan tanggung jawab penanganan darurat bencana tsunami saat diaktivasi menjadi rencana operasional; c. terwujudnya komitmen bersama pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di tingkat Daerah untuk penanganan darurat bencana tsunami; d. sebagai instrument koordinasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap penanganan bencana Tsunami.

(1) Sifat Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami meliputi: a. partisipatoris; b. dinamis.

(2) Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami yang bersifat partisipatoris, bahwa dalam pelaksanaan Kontijensi Bencana Tsunami melibatkan semua pihak.

(3) Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami yang bersifat dinamis, bahwa dalam pelaksanaan Kontijensi Bencana Tsunami selalu terbarukan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi.

(1) Penyelenggaraan Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami mendasarkan pada potensi tsunami di Indonesia.

(2) Penyelenggaraan Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami di Daerah meliputi 4 (empat) wilayah administrasi yaitu: a. Kabupaten Wonogiri; b. Kabupaten Purworejo; c. Kabupaten Kebumen; dan d. Kabupaten Cilacap.

(1) Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami merupakan arahan bagi Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Wonogiri, Pemerintah Kabupaten Purworejo, Pemerintah Kabupaten Kebumen, Pemerintah Kabupaten Cilacap dan dunia usaha serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) bencana tsunami.

(2) Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(1) Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dievaluasi paling singkat setiap 1 (satu) tahun.

(2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.