PERGUB Nomor 52 Tahun 2020 — Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat Iainnya sesuai dengan kebutuhan. 10. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah alat untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau belanja setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.Standar belanja adalah besaran belanja sebagai dasar untuk menghitung besaran anggaran belanja dalam sebuah kegiatan. 11. Batasan kewajaran kegiatan adalah jumlah peserta, jangka waktu pelaksanaan serta jumlah total anggaran maksimal dan anggaran per-orang/perhari yang disesuaikan dengan Standar Harga yang berlaku. 11a. Batasan kewajaran untuk Kegiatan lingkup Pekerjaan Umum adalah Standar Belanja yang dituangkan dalam Dokumen Harga Satuan Pokok Kegiatan pada Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum. 11b. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah cara perhitungan yang dijabarkan dalam perkalian kebutuhan bahan bangunan yang dijabarkan dalam perkalian kebutuhan bahan bangunan, upah kerja dan peralatan dengan harga bangunan, standar pengupahan pekerja dan harga sewa/beli peralatan untuk menyelesaikan per satuan pekerjaan fisik lingkup pekerjaan umum. 12. Bimbingan Teknis yang selanjutnya dis ebut Bimtek adalah kegiatan bimbingan/pelatihan yang bersifat teknis dalam rangka memberikan keahlian teknis di bidang tertentu dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. 13. Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang selanjutnya disingkat Diklat Teknis adalah Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan di BPSDM untuk memberikan pengetahuan dan/atau peningkatan ketrampilan, sehingga peserta Pendidikan dan Pelatihan Teknis mampu melaksanakan kegiatan atau tugas serta tanggung jawabnya secara profesional. 14. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang selanjutnya disingkat Diklat Kepimpinan adalah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan di BPSDM untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. 15. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional selanjutnya disebut Diklat Fungsional adalah Diklat yang dilaksanakan di BPSDM untuk memberikan pengetahuan dan/atau penguatan ketrampilan di bidang tugas yang terkait dengan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. 16. Sosialisasi adalah kegiatan untuk memperkenalkan program/ produk/peraturan kepada peserta melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah. 17. Workshop adalah kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/ peraturan kepada pegawai atau non-pegawai melalui kegiatan tatap muka secara langsung yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah dan dilaksanakan di dalam daerah. 18. Diskusi Kelompok Terarah/Focus Group Discussion (FGD) adalah proses pengumpulan informasi suatu masalah tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah. 19. Seminar adalah suatu pertemuan sekelompok orang yang diselenggarakan untuk membahas suatu masalah dan mencari solusi ilmiah terhadap permasalahan tersebut yang diselenggaran oleh Organisasi Perangkat Daerah. 20. Rapat Koordinasi adalah proses atau kegiatan demi mencapai satu kesatuan antara berbagai macam pihak/OPD/ Stakeholders dalam mencapai tujuan bersama yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah. 21. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 22. Kegiatan lingkup pekerjaan umum adalah Kegiatan yang dilaksanakan dan tercantum dalam dokumen Harga Satuan Pokok Kegiatan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum.

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi kegiatan di lingkungan Pemerintah daerah yang terdiri atas: a. Bimbingan Teknis; b. Pelatihan Teknis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN; c. Pelatihan Kepemimpinan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN; d. Pelatihan Jabatan Fungsional yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN; e. Sosialisasi; f. Workshop; g. Diskusi Kelompok Terarah /Focus Group Discussion (FGD); h. Seminar; i. Rapat Koordinasi; j. Kegiatan Lingkup Pekerjaan Umum.