PERGUB Nomor 5 Tahun 2020 — Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi

(1) Pendirian Koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian yang dihadiri para pendiri.

(2) Rapat pendirian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh: a. paling sedikit 20 (dua puluh) orang bagi pendirian koperasi Primer; b. paling sedikit 3 (tiga) Badan Hukum Koperasi yang diwakili oleh pengurus dan/atau anggota yang diberi kuasa berdasarkan keputusan rapat anggota koperasi primer yang bersangkutan, bagi pendirian koperasi sekunder.

(3) Rapat pendirian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam notulen rapat dan/atau Berita Acara Rapat, untuk dituangkan dalam rancangan Anggaran Dasar Koperasi.

(4) Rapat pendirian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh Notaris.

(5) Ketentuan mengenai persyaratan dan tatacara pendirian koperasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

(1) Permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi diajukan oleh Kuasa Pendiri seuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan pengajuan Nama Koperasi.

(3) Permohonan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan melalui sistem Administrasi Badan Hukum.

(4) Pengajuan Nama Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi format pengajuan nama Koperasi yang dipesan dan jenis koperasi.

(1) Perubahan Anggaran dasar Koperasi dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Angaran dasar Koperasi dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tidak dapat dilakukan apabila Koperasi tidak aktif dan/atau sedang dinyatakan pailit atau sedang menghadapi masalah hukum pidana dan/atau perdata.

(1) Materi Perubahan Anggaran Dasar Koperasi menyangkut beberapa hal sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan anggota.

(2) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan dan pembagian Koperasi Wajib mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

(3) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang tidak menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan dan pembagian Koperasi cukup dilaporkan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang.

(4) Tata cara, persyaratan dan lampiran permohonan pengesahan perubahan dan pelaporan Anggaran Dasar Koperasi, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan: a. Keputusan Rapat Anggota; dan b. Keputusan Pemerintah.

(2) Tata Cara pembubaran koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib disampaikan kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.

(1) bantuan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa pendidikan dasar perkoperasian, pendidikan manajemen perkoperasian, pendidikan akuntansi perkoperasian, pendidikan ketrampilan produksi, dan pendidikan pemasaran.

(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh: a. Balai Latihan Perkoperasian; b. lembaga gerakan koperasi; c. lembaga pendidikan dan pelatihan Profesi Koperasi (LDPK) yang memenuhi syarat dan telah disyahkan oleh Pejabat yang berwenang.

(1) Penguatan sarana usaha koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b antara lain; berupa sarana prasarana untuk mengolah bahan baku menjadi bahan jadi yang diselenggarakan oleh koperasi dan anggotanya.

(2) Penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai asset koperasi yang pendayagunaan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab koperasi.

(1) Penguatan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, diberikan untuk peningkatan daya saing dan perluasan pemasaran.

(2) penguatan peningkatan daya saing dapat berupa: a. fasilitasi pengurusan Hak atas Kekayaan Intelektual; b. design kemasan dan barcode; c. fasilitasi pengurusan perizin an produksi industri rumah tangga; dan d. fasilitasi pengurusan sertifikat halal.

(3) penguatan pemasaran dapat berupa kegiatan antara lain: a. temu usaha; b. kontak dagang; dan c. pameran.

(1) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) serta Unit Simpan Pinjam (USP) dan Unit Simpan Pinjam Syariah (USPPS) wajib memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam.

(2) Izin Usaha Simpan Pinjam KSP/KSPPS, USP/USPPS diterbitkan dari Lembaga Online Single Submission (OSS) atas Rekomendasi Teknis dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan wilayah keanggotaan.

(3) Izin Simpan Pinjam berlaku selama badan hukum koperasi berdiri dan menjalankan kegiatan usahanya.

(4) Persyaratan, tata-cara dan ketentuan proses Izin Usaha Simpan Pinjam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

(1) Dalam pengembangan Usaha, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) serta Unit Simpan Pinjam (USP) dan Unit Simpan Pinjam Syariah (USPPS) dapat membuka jaringan pelayanan berupa Izin Operasional/Izin Komersial, dalam rangka pelayanan kepada anggotanya.

(2) Izin operasional/Izin komersial diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) atas rekomendasi teknis dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan wilayah keanggotaan.

(1) Pengawasan terhadap Izin Usaha dan/atau Izin Operasional dilakukan oleh: a. Menteri bagi koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi; b. Gubernur bagi koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) wilayah daerah Provinsi; dan c. Bupati/Walikota bagi koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) wilayah daerah Kabupaten/Kota.

(2) Pengawasan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemeringkatan Koperasi adalah suatu alat penilaian terhadap kondisi dan atau kinerja koperasi melalui sistem pengukuran secara obyektif dan transparan terhadap koperasi.

(2) Koperasi Berkualitas adalah koperasi yang memiliki kinerja baik dalam bidang kelembagaan, usaha, keuangan serta bermanfaat bagi anggota sebagai badan hukum aktif dan badan usaha yang dicirikan oleh prinsip-prinsip koperasi dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial.

(1) Tujuan Pemeringkatan Koperasi: a. mengetahui tingkat kinerja koperasi dalam satu periode tertentu; b. menunjukkan keberhasilan dan eksistensi koperasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan; c. tumbuhnya kesadaran koperasi akan pentingnya hasil pemeringkatan koperasi; d. meningkatnya kepercayaan anggota koperasi, masyarakat, mitra kerja dan pemangku kepentingan kepada koperasi; dan e. mendorong koperasi agar menerapkan prinsip-prinsip koperasi dan menegakkan jati diri koperasi, serta kaidah bisnis koperasi yang berkualitas.

(2) Sasaran Pemeringkatan Koperasi: a. terciptanya kesadaran para pengurus, pengelola dan anggota koperasi untuk menumbuhkan koperasi ke arah yang lebih baik; b. terwujudnya tingkat kepercayaan dunia usaha serta calon investor; c. terwujudnya daya tarik koperasi untuk bermitra dengan lembaga lainnya; d. terwujudnya koperasi yang berkualitas.

(1) Aspek kelembagaan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

(1) Pemeringkatan koperasi dilakukan oleh Tim yang terdiri dari unsur pemerintah dan Lembaga Independen yang memiliki kompetensi dibidangnya serta telah diakreditasi sesuai Peraturan yang berlaku sebagai Lembaga Independen Pemeringkat Koperasi (LIPK).

(2) Dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Independen Pemeringkat Koperasi (LIPK) bertanggung jawab atas keabsahan dari hasil penilaian kinerja koperasi yang dibuatnya.

(3) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

(1) Pemeringkatan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilaksanakan bagi koperasi yang memenuhi syarat sebagai berikut: a. koperasi primer atau koperasi sekunder; b. sudah berbadan hukum minimal 3 (tiga) tahun; c. telah membuat laporan keuangan; dan d. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2 (dua) kali berturut-turut.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) komponen pendukung pemeringkatan koperasi meliputi dokumen: a. laporan perkembangan keanggotaan koperasi; b. laporan perkembangan usaha koperasi; c. laporan keuangan koperasi; d. tentang partisipasi terhadap pengembangan wilayah kerja; e. tentang kepatuhan terhadap mekanisme perkoperasian; f. tentang penghargaan yang pernah diperoleh; g. tentang jaringan kerjasama dan kemitraan; dan h. tentang legalitas yang dimiliki.

(1) Penilaian kesehatan koperasi merupakan kegiatan untuk mengukur tingkat kesehatan koperasi secara periodik.

(2) Penilaian kesehatan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. mengklasifikasi tingkat kesehatan pengelolaan usaha simpan pinjam; b. untuk menjamin kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap koperasi.

(3) Sasaran Penilaian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Terwujudnya pengelolaan KSP/USP, KSPPS/USPPS Koperasi yang sehat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Terwujudnya pelayanan prima kepada pengguna jasa koperasi; c. Meningkatnya citra dan kredibilitas kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d. Terjaminnya asset kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi dengan peraturan perundang-undangan; e. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi; dan f. Meningkatnya manfaat ekonomi anggota dalam kegiatan usaha dan pembiayaan syariah oleh koperasi.

(1) Penilaian kesehatan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan terhadap KSP/USP, KSPPS/USPPS primer/sekunder.

(2) Penilaian kesehatan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai Kesehatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.

(1) Ruang lingkup penilaian kesehatan KSP/USP, KSPPS/USPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi aspek: a. permodalan; b. kualitas aktiva produktif; c. manajemen; d. efisiensi; e. likuiditas; f. kemandirian dan pertumbuhan; g. jati diri koperasi; h. kepatuhan prinsip syariah untuk usaha simpan pinjam pola syariah.

(2) Setiap aspek penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot penilaian yang menjadi dasar perhitungan penilaian kesehatan KSP/USP, KSPPS/USPPS.

(3) Bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan sistem nilai yang dinyatakan dengan nilai 0 sampai dengan 100.

(1) Penilaian kesehatan dilakukan terhadap KSP/USP, KSPPS/USPPS yang telah: a. beroperasi paling sedikit 1 (satu) tahun buku; dan b. melaksanakan Rapat Anggota Tahunan.

(2) Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP, KSPPS/USPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada posisi setiap akhir tahun buku.

(1) Pejabat penilai kesehatan KSP/USP, KSPPS/USPPS adalah Aparatur Sipil Negara di bidang perkoperasian dengan persyaratan sebagai berikut: a. Memiliki pendidikan paling rendah Diploma III; b. Memiliki kemampuan dan pengetahuan perkoperasian; dan c. Memiliki sertifikat pelatihan dan atau bimbingan teknis penilaian kesehatan.

(2) Pejabat penilai kesehatan KSP/USP, KSPPS/USPPS ditingkat Provinsi ditetapkan melalui Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas.

(1) Hasil penilaian kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) sebagai dasar menetapkan tingkat kesehatan KSP/KSPS.

(2) Klasifikasi Tingkat kesehatan KSP/USP, KSPPS/USPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) predikat yaitu: a. sehat; b. cukup sehat; c. dalam pengawasan; d. dalam pengawasan khusus.

(3) Penetapan klasifikasi tingkat/predikat penilaian kesehatan KSP/ USP,KSPPS/USPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan skor/penilaian sebagai berikut: a. Sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor 80,00 ≤ x < 100; b. Cukup sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor 66,00 ≤ x < 80,00; c. Dalam pengawasan, jika hasil penilaian diperoleh total skor 51,00 ≤ x < 66,00; d. Dalam pengawasan khusus, jika hasil penilaian diperoleh total skor 0<x<51,00.

(1) Koreksi Penilaian, Faktor-faktor yang dapat menurunkan satu tingkat kesehatan koperasi antara lain: a. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan internal maupun eksternal; b. Salah pembukuan dan atau tertunda pembukuan; c. Pemberian pinjaman yang tidak sesuai dengan prosedur; d. Tidak menyampaikan laporan tahunan dan atau laporan berkala 3 kali berturut-turut; e. Mempunyai volume pinjaman diatas Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah), tetapi tidak diaudit oleh akuntan publik; dan f. Manajer belum memberikan wewenang penuh untuk mengelola usaha sesuai kontrak kerja.

(1) Koperasi dalam menjalankan kegiatannya wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: a. pengelolaan koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi; b. pengelolaan koperasi wajib menjunjung tinggi nilai organisasi dan nilai etika; c. pengurus koperasi wajib menyatakan calon anggota koperasi menjadi anggota koperasi paling lama 3 (tiga) bulan sejak calon anggota membayar lunas simpanan pokok; d. jenis usaha koperasi dalam menjalankan usahanya wajib memiliki izin sesuai bidang usahanya yang dikeluarkan instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. KSP/KSPPS dapat menjalankan kegiatan usaha setelah mendapat izin usaha simpan pinjam dan/atau izin Operasional simpan pinjam dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan wilayah keanggotaan; f. koperasi yang telah mencapai volume usahanya dalam 1 (satu) tahun paling sedikit Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), wajib diaudit oleh akuntan publik; g. Koperasi wajib menindaklanjuti laporan hasil pengawasan yang memuat temuan dan rekomendasi pengawasan kepada Pejabat yang berwenang; dan h. KSP/USP, KSPPS/USPPS wajib melaksanakan penilaian kesehatan simpan pinjam satu tahun satu (1) kali.

(2) Koperasi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.

(3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pencabutan izin usaha koperasi; atau d. pembubaran koperasi.

(1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a dikenakan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu.

(2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) minggu koperasi tidak menaati teguran lisan, dikenakan teguran tertulis sampai 3 (tiga) kali dengan interval waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari.

(3) Apabila sampai dengan teguran tertulis ketiga koperasi tetap tidak menaati, dikenakan pencabutan izin usaha koperasi dengan interval waktu 1 (satu) bulan sejak diterima peringatan tertulis ketiga.

(1) Penerbitan Izin Usaha dan/atau Izin Operasional/izin Komersial dilakukan Lembaga yang berwenang atas rekomendasi Teknis Pejabat yang berwenang sesuai dengan wilayah keanggotaan koperasi.

(2) Izin Usaha dan/atau Izin Operasional/Izin Komersial Simpan Pinjam berlaku selama badan hukum Koperasi berdiri dan menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.