PERGUB Nomor 46 Tahun 2020 — Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Tujuan Pedoman penanganan Benturan Kepentingan ini di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah: a. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah dan mengatasi situasi-situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pejabat/Pegawai yang bersangkutan; b. menegakkan integritas kinerja Pejabat/Pegawai; c. mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dan mencegah timbulnya kerugian negara/daerah; d. menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Bentuk Benturan Kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah antara lain: a. situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cindera mata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi; b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset Pemerintah Daerah yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan pribadi atau golongan; c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/Pemerintah Daerah dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan golongan; d. situasi perangkapan jabatan di Pemerintah Daerah atau unit kerja yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepenatingn jabatan lainnya; e. situasi dimana pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya dilakukan; f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi; g. situasi dimana kewenangan penilaian suatu objek kualifikasi dimana objek tersebut merupakan hasil dari si penilai; h. situasi dimana keputusan/kebijakan dipengaruhi pihak lain yang membutuhkan; i. situasi bekerja lain di luar pekerjaan kantornya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Pemerintah Daerah; j. situasi yang memungkinkan penggunanaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang; k. situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Pemerintah Daerah, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia Barang/Jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah; l. situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Pejabat/ Pegawai Pemerintah Daerah dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Pejabat/Pegawai sehubungan dengan jabatannya di Pemerintah Daerah.

Upaya-upaya pencegahan untuk menghindari situasi Benturan Kepentingan sebagai berikut: a. Pemutakhiran kode etik dan aturan perilaku, yang mengatur larangan berikut: 1. dilarang ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya Benturan Kepentingan; 2. dilarang memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban pemerintah daerah; 3. dilarang memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongan; 5. dilarang menerima, memberikan, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya termasuk dalam rangka hari raya keagamaan maupun acara lainnya; 6. dilarang mengizinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pegawai dan atau di luar pemerintah daerah; 7. dilarang menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan; 8. dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam menentukan kebijakan/keputusan; 9. dilarang memanfaatkan informasi dan data rahasia pemerintah daerah/negara untuk kepentingan di luar Pemerintah Daerah; 10. dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama. b. Pemutakhiran Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diharapkan dapat mengantisipasi dan dapat memberikan arahan baku langkah-langkah yang perlu dilakukan jika dihadapkan pada Benturan Kepentingan. c. Pengungkapan/deklarasi/pelaporan adanya Benturan Kepentingan yang didukung dengan prosedur yang memudahkan proses pengungkapan adanya Benturan Kepentingan. d. Mendorong tanggung jawab pribadi untuk selalu menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi pegawai lainnya serta para pemangku kepentingan. e. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.