PERGUB Nomor 44 Tahun 2020 — Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Masyarakat Jawa Tengah

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Masyarakat Jawa Tengah

Berlaku

Pengundangan: 19 Oktober 2020

PERGUB Nomor 44 Tahun 2020 — Peraturan Gubernur… | Pasal.id

PERGUB Nomor 44 Tahun 2020 — Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Masyarakat Jawa Tengah

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Masyarakat Jawa Tengah

Berlaku

Pengundangan: 19 Oktober 2020

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Angka 1

Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

Angka 2

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Angka 3

Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

Angka 4

Badan adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Angka 5

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Angka 6

Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPPD adalah Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan.

Angka 7

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan di gerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumberdaya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Angka 8

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Angka 9

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi, badan usaha, instansi Pemerintah dalam Provinsi Jawa Tengah.

Angka 10

Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan bermotor yang dimiliki oleh orang pribadi, badan usaha atau instansi Pemerintah yang terdaftar di Provinsi Jawa Tengah.

Angka 11

Sanksi Administratif PKB adalah denda keterlambatan pembayaran PKB yang diperhitungkan sejak tanggal jatuh tempo. 12. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran yang selanjutnya disingkat SKKP, merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang. 13. Permohonan Wajib Pajak merupakan Surat Permohonan dari Wajib Pajak kepada Gubernur perihal Pengajuan.

BAB II

KERINGANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

Tengah diberikan dalam bentuk: a. Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor; b. Pembebasan Sanksi Administrasi PKB.

Pasal 3

BAB III

BATASAN WAKTU DAN TEMPAT

Pasal 7

(1) Batasan waktu Pelaksanaan Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor berlaku selama 2 (dua) bulan.

(2) Pelaksanaan Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dilaksanakan serentak di seluruh UPPD se-Jawa Tengah.

BAB IV

PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

(2) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh Kepala Badan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Bagi kendaraan bermotor yang telah ditetapkan PKB sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, tetapi belum dibayar, maka tidak diberlakukan ketentuan Peraturan Gubernur ini.

PERGUB Nomor 44 Tahun 2020 — Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Masyarakat Jawa Tengah

PERGUB Nomor 44 Tahun 2020 — Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Masyarakat Jawa Tengah

Pasal 1

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Angka 7

Angka 8

Angka 9

Angka 10

Angka 11

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

Pasal 10

Pertanyaan umum

Pasal 1

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Angka 7

Angka 8

Angka 9

Angka 10

Angka 11

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya