PERGUB Nomor 4 Tahun 2020 — Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II Bagi Kendaraan Bermotor Dalam Dan Dari Luar Provinsi Jawa Tengah Dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan; 1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Tengah. 3. Badan adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. 4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. 5. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPPD adalah Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan. 6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan di gerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumberdaya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. 7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. 8. Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II dan seterusnya untuk Kendaraan Bermotor Dalam Provinsi yang selanjutnya disebut Objek BBNKB II adalah penyerahan Kendaraan Bermotor II Dalam dan dari Dari Luar Provinsi Jawa Tengah. 9. Subjek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II untuk Kendaraan Bermotor Dalam Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Subjek BBNKB II, adalah Orang Pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor II dan seterusnya Dalam dan Dari Luar Provinsi Jawa Tengah. 10. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. 11. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi, badan, instansi Pemerintah dalam Provinsi Jawa Tengah. 12. Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan bermotor yang dimiliki oleh orang pribadi, badan, instansi Pemerintah dalam Provinsi Jawa Tengah. 13. Sanksi Administratif PKB merupakan denda keterlambatan pembayaran PKB yang diperhitungkan sejak tanggal jatuh tempo. 14. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran yang selanjutnya disingkat SKKP, merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang. 15. Permohonan Wajib Pajak merupakan Surat Permohonan dari Wajib Pajak kepada Gubernur perihal Pengajuan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan Dalam dan Luar Provinsi Jawa Tengah.

Teknis pelaksanaan pembebasan BBNKB II bagi kendaraan bermotor dalam dan Dari Luar Provinsi Jawa Tengah dan pembebasan sanksi administratif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.