PERGUB Nomor 39 Tahun 2020 — Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah

Berlaku

Pengundangan: 1 Oktober 2020

PERGUB Nomor 39 Tahun 2020 — Peraturan Gubernur… | Pasal.id

PERGUB Nomor 39 Tahun 2020 — Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah

Berlaku

Pengundangan: 1 Oktober 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PTSP.

(2) Penyelenggaraan PTSP bertujuan untuk: a. meningkatkan kualitas PTSP dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat; b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima; dan c. meningkatkan kemudahan berusaha dan iklim investasi yang kondusif di Daerah.

Pasal 3

BAB III

KELEMBAGAAN DAN KEWENANGAN

Pasal 4

Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melekat pada DPMPTSP.

Pasal 5

BAB IV

MEKANISME PELAYANAN

Pasal 9

(1) Penyelenggaraan PTSP dilaksanakan secara terpadu oleh Dinas.

(2) Sistem pelayanan terpadu satu pintu dilakukan dengan cara memadukan beberapa jenis pelayanan untuk menyelenggarakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

BAB V

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 18

(1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan PTSP, paling sedikit meliputi: a. kantor depan/ front office; b. kantor belakang/ back office; c. ruang pendukung; dan d. alat/fasilitas pendukung.

(2) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan PTSP terintegrasi secara elektronik, paling sedikit meliputi: a. koneksi internet; b. aplikasi pelayanan perizinan, pengaduan, penelusuran proses penerbitan perizinan dan nonperizinan (tracking system), jejak audit (audit trail), sms gateway, dan arsip digital; c. Server aplikasi dan pengamanan yang dikelola oleh Dinas yang menangani komunikasi dan informatika; d. telepon pintar (smartphone); dan e. alat/fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

(1) Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan non administrasi.

(2) Kepala PD teknis melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap rekomendasi teknis perizinan yang diterbitkan.

(3) DPMPTSP melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan perizinan secara berkala sesuai dengan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

(1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan perizinan secara teknis dilakukan oleh Kepala PD teknis.

(2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara administrasi perizinan dilakukan oleh Kepala Dinas.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

(1) Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin tersebut.

(2) Perizinan yang masih dalam proses pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat peraturan Gubernur ini mulai berlaku, peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 TAHUN 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

LAMPIRAN I

Halaman 12–17Buka PDF sumber

Lampiran ini berisi tabel dan dilihat dari PDF sumber.

LAMPIRAN II

Halaman 18–22Buka PDF sumber

Lampiran ini berisi tabel dan dilihat dari PDF sumber.

PERGUB Nomor 39 Tahun 2020 — Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah

PERGUB Nomor 39 Tahun 2020 — Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 9

BAB V

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

BAB VIII

Pasal 21

BAB IX

Pasal 22

BAB X

Pasal 23

Pasal 24

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

Pertanyaan umum

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 9

BAB V

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

BAB VIII

Pasal 21

BAB IX

Pasal 22

BAB X

Pasal 23

Pasal 24

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya