PERGUB Nomor 27 Tahun 2020 — Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah

Berlaku

Pengundangan: 14 Agustus 2020

PERGUB Nomor 27 Tahun 2020 — Peraturan Gubernur… | Pasal.id

PERGUB Nomor 27 Tahun 2020 — Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah

Berlaku

Pengundangan: 14 Agustus 2020

Pasal 1

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan standar harga satuan Provinsi Jawa Tengah.

(2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standarisasi: a. Biaya kegiatan; b. Honorarium; c. Biaya pemeliharaan; dan d. Harga pengadaan kendaraan dinas.

(3) Standar harga satuan biaya kegiatan, honorarium, biaya pemeliharaan dan pengadaan kendaraan dinas, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

(1) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dipergunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai: a. Batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah; b. Referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan c. Bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 3

(1) Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standar Biaya Masukan (SBM) yang berlaku pada anggaran kementerian/lembaga.

(2) Tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri mendasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4

(1) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilakukan perubahan apabila: a. Terdapat perubahan kebijakan Nasional dan/atau Daerah; b. Terjadi kenaikan harga yang melebihi harga standar tertinggi; dan berdampak pada kebutuhan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

(2) Perubahan standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan izin Gubernur.

(3) Izin Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: a. Usul perubahan diajukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Ketua Tim Standarisasi; b. Ketua Tim melakukan kajian terhadap usulan perubahan dimaksud; c. Dalam hal usulan perubahan diterima, akan disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan.

Pasal 5

(1) Khusus perencanaan pengadaan barang/jasa selain biaya pemeliharaan dan pengadaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c dan huruf d, mempedomani referensi tambahan/suplemen daftar harga pengadaan barang/jasa sebagaimana tercantum dalam.

Pasal 6

(1) Suplemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan perubahan apabila: a. Terdapat penambahan jenis (item) suplemen yang belum tercantum dalam Peraturan Gubernur ini; b. Terjadi kenaikan harga yang melebihi harga standar dalam suplemen.

(2) Perubahan suplemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: a. Usul perubahan diajukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Ketua Tim Standarisasi; b. Tim melakukan kajian terhadap usulan perubahan dimaksud; c. Dalam hal usulan perubahan diterima, Ketua Tim akan menetapkan perubahan suplemen.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan dan mulai dilaksanakan untuk perencanaan Tahun Anggaran 2021.

LAMPIRAN V

LAMPIRAN I

Halaman 4–39Buka PDF sumber

Lampiran ini berisi tabel dan dilihat dari PDF sumber.

Pasal 1

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan standar harga satuan Provinsi Jawa Tengah.

(2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standarisasi: a. Biaya kegiatan; b. Honorarium; c. Biaya pemeliharaan; dan d. Harga pengadaan kendaraan dinas.

Pasal 2

(1) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dipergunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 3

(2) Tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri mendasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4

(2) Perubahan standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan izin Gubernur.

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan dan mulai dilaksanakan untuk perencanaan Tahun Anggaran 2021.

LAMPIRAN V

LAMPIRAN I

Halaman 4–39Buka PDF sumber

Lampiran ini berisi tabel dan dilihat dari PDF sumber.

PERGUB Nomor 27 Tahun 2020 — Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah

PERGUB Nomor 27 Tahun 2020 — Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

LAMPIRAN I

Pertanyaan umum

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

LAMPIRAN I

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya