PERGUB Nomor 25 Tahun 2020 — Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular Di Provinsi Jawa Tengah

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi: a. penetapan kelompok dan jenis Penyakit Menular; b. penyelenggaraan; c. sumber daya kesehatan; d. kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota, koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan; e. peran serta masyarakat; f. penerapan sanksi administrasi; g. pembinaan dan pengawasan.

Promosi kesehatan dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan: a. penyuluhan; b. konsultasi, bimbingan dan konseling; c. bina suasana; d. intervensi perubahan perilaku; e. pemberdayaan masyarakat; f. pelatihan; g. pemanfaatan media informasi.

Berdasarkan pada pertimbangan epidemiologis, sosial budaya, keamanan, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dampak malapetaka yang ditimbulkan di masyarakat, Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perunang-undangan menetapkan beberapa dari jenis Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai Penyakit Menular yang dapat menimbulkan Wabah.

Dalam hal kejadian Penyakit Menular mengalami peningkatan yang mengarah pada KLB atau Wabah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat wajib melakukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan serta Penanggulangan Penyakit Menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanggulangan penyakit yang mengarah pada KLB/wabah dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat, meliputi: a. penyelidikan epidemiologis; b. penatalaksanaan penderita yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina; c. pencegahan dan pengebalan; d. pemusnahan penyebab penyakit; e. penanganan jenazah akibat wabah; f. penyuluhan kepada masyarakat; dan g. upaya penanggulangan lainnya termasuk dukungan kesehatan jiwa dan psikososial.

Ketentuan teknis terkait penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular ditetapkan oleh kepala perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan kesehatan.

Pendanaan Penanggulangan Penyakit Menular bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; d. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, diantaranya: 1. Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan; 2. Swasta dan/atau lembaga donor; 3. Pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan terhadap a. pencegahan, dengan indikator tidak ditemukan kasus baru pada wilayah tertentu; b. pengendalian, dengan indikator tidak ada penambahan kasus baru; dan/atau c. pemberantasan, dengan indikator mengurangi atau menghilangkan penyakit.

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan terhadap upaya: a. pencegahan dan pengendalian, dengan indikator Penyakit Menular tidak menjadi masalah kesehatan di masyarakat; b. pemberantasan, dengan indikator tidak ditemukan lagi penyakit atau tidak menjadi masalah kesehatan; dan c. penanggulangan KLB, dengan indikator dapat ditanggulangi dalam waktu paling lama 2 (dua) kali masa inkubasi terpanjang.

Masyarakat berhak untuk: a. mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab; b. menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab; c. memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau; d. mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

Masyarakat berkewajiban untuk: a. mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya melalui upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, dan upaya pembangunan berwawasan kesehatan; b. melaksanakan upaya kesehatan promotif dan preventif; c. menerapkan protokol kesehatan untuk tidak menularkan penyakit kepada orang lain; d. mendukung upaya kesehatan kuratif dan/atau rehabilitatif; e. melaporkan adanya penderita atau diduga penderita penyakit wabah; f. mematuhi larangan masuk atau keluar wilayah; g. mematuhi larangan membawa masuk atau keluar hewan dan/atau produk turunannya yang dimungkinkan membawa penyakit dari daerah tertular dan/atau terduga tertular.

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 36 TAHUN 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 TAHUN 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 36) sepanjang mengatur mengenai substansi pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.