PERGUB Nomor 21 Tahun 2020 — Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bodri Kuto

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Temanggung, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, dan Kota Semarang. 6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung, Pemerintah Kabupaten Semarang, Pemerintah Kabupaten Kendal, Pemerintah Kabupaten Batang, dan Pemerintah Kota Semarang. 7. Pengelolaan Sumber DayaAir adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. 8. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air adalah hasil Perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pengelolaan Sumber Daya Air. 9. Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Sumber Daya Air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. 10. Pendayagunaan Sumber Daya Air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, dan pengembangan Sumber Daya Air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. 11. Daya Rusak Air adalah Daya Air yang merugikan kehidupan. 12. Pengendalian Daya Rusak Air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh Daya Rusak Air. 13. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi. 14. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan Air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Maksud penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bodri Kuto adalah sebagai acuan dalam penyusunan program kegiatan pengelolaan sumber daya air yang meliputi: a. aspek konservasi sumber daya air; b. aspek pendayagunaan sumber daya air; c. aspek pengendalian daya rusak air; d. aspek keterbukaan dan ketersediaan data dan informasi sumber daya air; dan e. aspek pemberdayaan dan pengawasan.

Sasaran penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Bodri Kuto adalah: a. terwujudnya konservasi sumber daya air; b. terwujudnya pendayagunaan sumber daya air; c. terwujudnya pengendalian daya rusak air; d. terwujudnya keterbukaan dan ketersediaan data dan informasi sumber daya Air; dan e. terwujudnya pemberdayaan dan pengawasan.