PERGUB Nomor 2 Tahun 2025 — Bantuan Pembiayaan Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Penerima Bantuan Pembaiyaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 meliputi: a. masyarakat Daerah Provinsi yang belum terdaftar dalam kepesertaan program JKN, dengan kriteria: 1. masyarakat dalam masa tunggu sebagai peserta PBI APBD/APBN; dan 2. pengemis, gelandangan, dan orang terlantar (PGOT) yang tidak memiliki identitas NIK sehingga tidak dapat didaftarkan Program Jaminan Kesehatan Nasional. b. masyarakat Daerah Provinsi yang telah terdaftar sebagai peserta program JKN diluar kepesertaan mandiri dengan status kepesertaan tidak aktif; c. masyarakat Daerah Provinsi yang memerlukan pelayanan kesehatan akibat bencana diluar masa tanggap darurat serta pelayanan kesehatan akibat kejadian luar biasa (KLB) dan kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI); d. masyarakat Daerah Provinsi yang mengalami tindak pidana penganiayaan dan kekerasan seksual, yang tidak dijamin oleh badan atau lembaga lain; dan e. masyarakat Daerah Provinsi dengan gangguan kesehatan/penyakit akibat penyalahgunaan obat/narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terdiri dari pecandu, pengguna dan korban penyalahgunaan NAPZA.

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelayanan dan penerima Bantuan Pemiwayaan Kesehatan pada Rumah Sakit ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang penandatanganannya dimandatkan kepada Kepala Dinas.

Informasi estimasi besaran dukungan pembaiyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan melalui Surat Gubernur sebelum penetapan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.