PERGUB Nomor 11 Tahun 2025 — Pengendalian Alih Fungsi Hutan

(1) Hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi dasar penyusunan rencana aksi daerah Pengendalian Alih Fungsi Lahan di Daerah Provinsi.

(2) Rencanaaksi daerah Pengendalian Alih Fungsi Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(3) Rencanaaksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: a. Perangkat Daerah Provinsi penanggung jawab; b. sasaran; c. program; d. kegiatan; e. output; f. indicator capaian; dan g. Perangkat Daerah Provinsi /lembaga/instansi pendukung.

(4) Rencanaaksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah dan dengan paling sedikit mengacu pada: a. rencana tata ruang wilayah provinsi; b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah Provinsi.

(5) Rencanaaksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(1) Gubernur menyelenggarakan upaya pengembalian fungsi lahan sesuai peruntukannya.

(2) Upaya pengembalian fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui: a. pembinaan kepada pemegang hak atas tanah untuk mengembalikan fungsi lahan; b. pengembangan kolaborasi dengan pemegang hak atas tanah atau pengelola kawasan hutan untuk mengembalikan fungsi lahan; c. pengembangan kolaborasi dengan pemegang hak atas tanah atau pengelola kawasan hutan untuk mendayagunakan lahan; d. pembinaan kepada petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani untuk menanam tanaman sesuai kondisi lahan; e. kegiatan struktural dan nonstruktural untuk mengembalikan serta menjaga fungsi dan ruang sumber air; f. pemberdayaan masyarakat.

(3) Pengembangan kolaborasi dengan pengelola kawasan hutan untuk mengembalikan fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan pada upaya pemulihan ekosistem.

(4) Pengembangan kolaborasi dengan pemegang hak atas tanah atau pengelola kawasan hutan untuk mendayagunakan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan fungsi pokok kawasan hutan.

(5) Dalam rangka pembinaan kepada petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Gubernur dapat memberikan fasilitasi: a. penyediaan benih dan bibit tanaman; b. penyediaan pupuk; c. bantuan alat mesin pertanian; d. pemberian subsidi; e. pemberian bantuan sosial;

(6) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), huruf a dan huruf b, huruf c, dan huruf e dilaksanakan kepada petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani diluar kawasan hutan.

(7) Kegiatan struktural dan nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilaksanakan dengan upaya untuk memberikan fungsi perlindungan terhadap sumber air, berupa daerah sempadan sumber air, kawasan resapan air, kawasan sekitar sungai, situ, embung, waduk, irigasi, dan kawasan sekitar mata air.

(8) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilaksanakan melalui: a. penyuluhan; b. gerakan tanam pelihara pohon oleh peserta didik; c. gerakan tanam pohon oleh pasangan yang menikah di Daerah Provinsi; d. gerakan tanam pohon oleh calon pegawain negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil, pegawai negeri yang akan naik pangkat/jenjang/promosi jabatan.

(9) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi terkait.