Apa yang diatur dalam PERGUB Nomor 5 Tahun 2024 — Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah?

PERGUB Nomor 5 Tahun 2024 — Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

PERGUB Nomor 5 Tahun 2024 — Peraturan Pelaksana…

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5225428CA9 5225428CA9 4 1. Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Daerah adalah 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat. 5. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 8. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, baik berupa kehilangan atau kerusakan, termasuk pelanggaran atas kontrak kerja/ikatan dinas . 9. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap aparatur sipil negara bukan bendahara, pejabat lain, dan pihak lainnya dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah. 10. Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara yang selanjutnya disebut ASN Bukan Bendahara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, termasuk calon Aparatur Sipil Negara yang beke rja/diserahi tugas selain bendahara. 11. Pejabat Lain adalah pejabat negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah. 12. Pihak Lainnya adalah pihak di luar Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara dan Pejabat Lain yang menimbulkan Kerugian Daerah. 13. Pihak yang Merugikan adalah Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara, Pejabat Lain, atau Pihak Lainnya yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5225428CA9 5225428CA9 5 14. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum. 15. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak yang Merugikan. 16. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris. 17. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah. 18. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah. 19. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah. 20. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah. 21. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara, Pejabat Lain, atau Pihak Lainnya, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tangg ung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud. 22. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Gubernur/kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tidak mungkin diperoleh. 23. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Aparatur Sipil Negara Bukan Be ndahara, Pejabat Lain, atau Pihak Lainnya. 24. Surat Keterangan Tanda Lunas adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atas pelunasan pembebanan Kerugian Daerah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5225428CA9 5225428CA9 6 25. Perhitungan Ex Officio adalah perhitungan yang dilakukan oleh pejabat yang ditetapkan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang menjadi tanggung jawab Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara, Pejabat Lain, atau Pihak Lainnya yang berada dalam pengampuan, melarik an diri, atau meninggal dunia. 26. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 2

(1) Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari: a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung; b. hasil pengawasan APIP ; c. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; d. laporan tertulis yang bersangkutan; e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab; f. perhitungan ex officio ; dan/atau g. pelapor secara tertulis.

(2) PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi.

Pasal 3

(1) Dalam hal informasi mengenai terjadinya Kerugian Daerah diperoleh dari hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, maka atasan langsung melaporkan informasi tersebut kepada kepala SKPD.

(2) Berdasarkan informasi dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD melaporkan informasi mengenai terjadinya Kerugian Daerah di lingkup SKPD kepada kepala SKPKD.

Pasal 4

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP terhadap SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditemukan atau diduga adanya indikasi Kerugian Daerah , maka pengungkapan Kerugian Daerah dilakukan pada kesempatan pertama.

(2) APIP menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala SKPKD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak laporan hasil pengawasan diterbitkan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5225428CA9 5225428CA9 7

Pasal 5

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK terhadap SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditemukan atau diduga adanya indikasi Kerugian Daerah, maka pengungkapan Kerugian Daerah dilakukan pada kesempatan pertama oleh APIP .

(2) APIP menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala SKPKD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak laporan hasil pengawasan diterbitkan.

(3) Berdasarka nin formasi sebagaimana dimaksud pada ayat

Pasal 6

Dalam hal yang bersangkutan atau ASN Bukan Bendahara, Pejabat Lain atau Pihak Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d melaporkan secara tertulis adanya kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah berupa uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya atau uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, maka atasan langsung ASN Bukan Bendahara atau kepala SKPD melaporkan informasi tersebut kepada kepala SKPKD.

Pasal 7

(1) Dalam hal masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mengetahui informasi adanya indikasi Kerugian Daerah, maka yang bersangkutan dapat mengungkapkan informasi Kerugian Daerah dimaksud secara tertulis dan bertanggung jawab.

(2) Informasi mengenai Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala SKPD yang terkait atau APIP.

Pasal 8

Kepala SKPD menindaklanjuti hasil Perhitungan Ex Officio atas Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dengan cara menginformasikan hasil Perhitungan Ex Officio kepada kepala SKPKD. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5225428CA9 5225428CA9 8

Pasal 9

Verifikasi setiap informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g dilakukan untuk memastikan indikasi Kerugian Daerah .

Pasal 10

(1) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan ASN Bukan Bendahara di lingkungan SKPD dilaksanakan oleh kepala SKPD.

(2) Verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan antara catatan atau laporan mengenai uang/surat berharga/ barang milik Daerah dan bukti fisik uang/surat berharga/ barang milik Daerah.

(3) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Pejabat Lain yaitu pimpinan dan anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh sekretaris DPRD.

Pasal 11

Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepala SKPD, sekretaris DPRD, sekretaris Daerah, Gubernur dan kepala sekretariat lembaga nonstruktural membentuk tim ad hoc.

Pasal 12

(1) Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah dilaporkan kepada Gubernur paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah.

(2) L aporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) B erdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ), Gubernur memberitahukan kepada BPK paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.

Pasal 13

(1) PPKD mempunyai tugas dan wewenang: a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah; b. membentuk dan menetapkan TPKD; c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD; d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan; e. membentuk dan menetapkan Majelis; f. menetapkan SKP2KS; g. menetapkan SKP2K; dan h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.

(2) Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku bendahara umum daerah kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf g, dan huruf h.

Pasal 14

(1) PPKD membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah.

(2) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; b. pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5225428CA9 5225428CA9 10

Pasal 15

(1) SKTJM yang ditandatangani oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat ditarik kembali.

(2) Dalam rangka penggantian Kerugian Daerah sesuai dengan SKTJM, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjual barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan PPKD.

Pasal 16

(1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan penggantian Kerugian Daerah berdasarkan SKTJM.

(2) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai atau angsuran.

Pasal 17

(1) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.

(2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

Pasal 18

(1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Kerugian Daerah akibat kelalaian mengajukan perpanjangan waktu, Gubernur sesuai dengan kewenangan dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat

(2) . Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5225428CA9 5225428CA9 11

Pasal 19

Perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 8 ayat (1) meliputi: a. keadaan kahar; b. sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit; dan c. kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.

Pasal 20

(1) Kepala SKPKD mengupayakan pengembalian Kerugian Daerah melalui pemotongan gaji/tunjangan se tiap bulan sampai lunas.

(2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan memasuki masa pensiun, PPKD dalam membuat surat keterangan penghentian pembayaran mencantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada Daerah dan dilakukan pemotongan paling rendah sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari yang diterima oleh penerima pensiun tiap bulan untuk pelunasan Kerugian Daerah .

Pasal 21

(1) Berdasarkan putusan Majelis yang memutuskan menerima seluruh pengajuan keberatan atas SKP2KS dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis memberikan pertimbangan kepada Gubernur selaku PPKD untuk melakukan pembebasan pengganti an Kerugian Daerah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5225428CA9 5225428CA9 12

(2) Berdasarkan pertimbangan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur selaku PPKD menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian

(3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi: a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah; b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah atau uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah atau uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bukan disebabkan perbuatan melawan hukum atau lalai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya.

(4) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.

(5) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara disampaikan kepada: a. BPK; b. Majelis; c. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah; dan d. kepala SKPD.

Pasal 22

(1) Kerugian Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah, kecuali mengenai Kerugian Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang - undang.

(2) Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Kerugian Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.

(3) Penghapusan secara mutlak dilakukan setelah penghapusan secara bersyarat. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5225428CA9 5225428CA9 13

Pasal 23

Penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 2 ayat (1) dan ayat (2) , hanya dapat dilakukan setelah Kerugian Daerah diurus secara optimal oleh kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang di bawah kewenangan kementerian keuangan .

Pasal 24

(1) Penghapusan secara bersyarat, sepanjang menyangkut Kerugian Daerah ditetapkan oleh: a. Gubernur, untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan b. Gubernur dengan persetujuan DPRD, untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal Kerugian Daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapus an oleh k epala SKPKD.

Pasal 25

Kerugian Daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 4 ayat (1), diusulkan oleh k epala SKPKD yang berpiutang kepada Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang di bawah kewenangan kementerian keuangan .

Pasal 26

Penghapusan secara bersyarat atas Kerugian Daerah dari pembukuan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 27

(1) Penghapusan secara mutlak, sepanjang menyangkut Kerugian Daerah, ditetapkan oleh: a. Gubernur untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan b. Gubernur dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5225428CA9 5225428CA9 14 asing, nilai piutang yang dihapuskan adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul peng hapusan oleh k epala SKPKD.

Pasal 28

Kerugian Daerah yang akan dihapuskan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 7 diusulkan kepala SKPKD yang berpiutang kepada Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang di bawah kewenangan kementerian keuangan .

Pasal 29

Penghapusan secara mutlak atas Kerugian Daerah dari pembukuan harus memenuhi syarat: a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan b. melampirkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya.

Pasal 30

(1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya: a. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau b. barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

(2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada: a. nilai buku; atau b. nilai wajar atas barang yang sejenis.

(3) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5225428CA9 5225428CA9 15

Pasal 31

(1) TPKD dapat meminta pertimbangan dari tenaga ahli yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar surat berharga dan/atau barang milik Daerah.

(2) T enaga ahli yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintahan atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 32

(1) PPKD melakukan pengakuan pembebanan Kerugian Daerah untuk s etiap kekurangan uang, surat berharga, atau barang milik Daerah akibat perbuatan melawan hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah .

(2) Pengakuan pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan dokumen SKTJM, SKP2KS atau SKP2K.

Pasal 33

(1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pihak y ang Merugikan/Pengampu/ Y ang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

(2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan.

(3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh k epala SKPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.

(4) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ), paling sedikit memuat: a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris; b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS; c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5225428CA9 5225428CA9 16 d. tata cara pembayaran; dan e. tanggal jatuh tempo pembayaran.

(5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , paling sedikit memuat: Memperoleh Hak/Ahli Waris; b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS; c. tata cara pembayaran; dan d. tanggal jatuh tempo pembayaran.

(6) Surat penagihan sebagaimana pada ayat ( 3 ), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.

Pasal 34

(1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKTJM sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM.

(2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, k epala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 35

(1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 4 ayat (2), dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama, dan peringatan kedua.

(2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM.

Pasal 36

(1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2KS.

(2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, k epala SKPKD memberikan teguran tertulis.

(3) Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS, penyelesaian Kerugian Daerah mengikuti sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

Pasal 37

(1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.

Pasal 38

(1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 7 ayat ( 1 ), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan kesatu dan peringatan kedua. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5225428CA9 5225428CA9 18 disampaikan kepada Pihak y ang Merugikan/Pengampu/ Y ang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

Pasal 39

(1) Pihak y ang Merugikan/Pengampu/ y ang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke rekening K as Daerah berdasarkan surat penagihan.

(2) Penyetoran ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui: a. bank; b. lembaga keuangan bukan bank atau kantor pos; atau c. bendahara penerimaan.

(3) Dalam hal penyetoran dilakukan melalui bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bendahara penerimaan menyetorkan ke K as Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

Pasal 41

(1) Bentuk dokumen yang dipergunakan dalam penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah meliputi: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5225428CA9 5225428CA9 20 c. s urat keputusan pembebasan tanggung jawab Kerugian Daerah; d. surat pernyataan penyerahan barang jaminan ; e. surat kuasa menjual barang jaminan; f. s urat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah; g. SKP2K atas Proses SKP2KS; h. SKP2K atas SKTJM wanprestasi; i. s urat penagihan atas Kerugian Daerah; j. surat keterangan lunas; k. surat permohonan pengurangan tagihan atas kelebihan setoran; dan l. daftar Kerugian Daerah.

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 42

(1) Pelaksanaan penyelesaian Ganti Kerugian Daerah dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur.

(2) Standar operasional prosedur pelaksanaan penyelesaian Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

Pasal 43

(1) TPKD menyusun rencana aksi penyelesaian Kerugian Daerah setiap tahun.

(2) Rencana aksi penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5225428CA9 5225428CA9 21

Pasal 44

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, P eraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 75 Seri E), dicabut dan dinyatak an tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 27 Maret 2024 Pj. GUBERNUR JAWA BARAT, tt d BEY TRIADI MACHMUDIN Diundangkan di Bandung pada tanggal 27 Maret 2024 Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT, ttd MOHAMMAD TAUFIQ BUDI SANTOSO BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2 024 NOMOR 5 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM, Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5225428CA9 5225428CA9 22 D LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH BENTUK DOKUMEN YANG DIPERGUNAKAN DALAM PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH A. FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Yang bertandatangan di bawah ini : Nama : .............................................................................. .................. 1) NIP : .............................................................................. ..................... Pangkat : .............................................................................. ..................... Jabatan : .............................................................................. ..................... Alamat : .............................................................................. ..................... Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian daerah sebesar Rp .................. 2) ( …………..d engan huruf...............) yakni kerugian /kekurangan yang disebabkan ................................. 3) ...................... .... ........... Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut k e Kas Daerah Provinsi Jawa Barat dalam jangka waktu ......................... 4 ) (..............dengan huruf.............) bulan sejak saya mena n datangani SKTJM ini, dengan ketentuan ........................... 5 ) Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan daftar barang - barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut: a. ................................ .. 6 ) ; b. ................................ ... ; c. ................................ . ; Apabila dalam jangka waktu ................... 4 ) (.............dengan huruf ………….. ) setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. Ditetapkan di ........ 7 ) p ada tanggal :.............. m a terai cukup (… ….. nama ……. ) Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5225428CA9 5225428CA9 23 Menyetujui, (… ….. nama ……. ) (… …..NIP……. ) Saksi - saksi : 1 . …………………………... 9 ) 2. ................................... Petunjuk Pengisian: 1) Diisi dengan identitas lengkap Pihak yang Merugikan yang menandatangani SKTJM. 2) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi. 3) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah. 4) Diisi jangka waktu pengembalian kerugian daerah. 5) Diisi dengan tata cara pengembalian pakai tunai atau angsuran, apabila angsuran dijelaskan berapa kali dan batas waktu pembayaran. 6) Diisi dengan barang - barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian daerah. 7) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani, serta nama Pihak yang Merugikan . 8) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD. 9) Diisi dengan nama, saksi disertai NIP, yaitu satu dari TPKD dan satu pejabat di lingkungan SKPD yang bersangkutan bekerja. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5225428CA9 5225428CA9 24 B. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIA N SEMENTARA PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA TERHADAP SAUDARA/I ................................ ....................... 2 ) Menimbang : a. .........................; b. .........................; c. Dst. Mengingat : 1. .........................; 2. .........................; 3. .........................; 4. Dst. MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU : Membebani S audara/i ……….................. 2 ) sebesar Rp ............. 3 ) (...........dengan huruf............) atas kerugian daerah yang disebabkan …………. 4 ) KEDUA : Mewajibkan Saudara/i ......................... 2 ) sebagaimana dimaksud pada Diktum K ESATU untuk mengembalikan sejumlah uang dimaksud secara tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak ditetapkan keputusan ini. KETIGA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut, berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/ i ………… 2 ): a. …………….. 5 ) b. ................... KEEMPAT : Memberi kesempatan kepada Saudara/i sebagaimana dimaksud pada D iktum KESATU untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian daerah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah menerima Keputusan Gubernur ini . Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5225428CA9 5225428CA9 25 KELIMA : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut Saudara/i sebagaimana dimaksud pada D iktum KESATU tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian daerah, maka akan segera diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian . 6 ) KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di ...... 7 ) p ada tanggal .............. GUBERNUR JAWA BARAT , (… ….. nama ……. ) Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. ......................... 8 ) 2. ......................... 3. ......................... 4. ......................... 5. arsip. Petunjuk Pengisian: 1) Diisi dengan nomor keputusan. 2) Diisi dengan nama Pihak y ang Merugikan , disertai jabatan NIP bagi ASN B ukan B endahara, dan identitas lain bagi Pejabat Lain dan Pihak Lainnya . 3) Diisi dengan jumlah kerugian daerah. 4) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah. 5) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah. 6) Diisi dengan perintah sita jaminan atas daftar harga sebagaimana diktum KETIGA kepada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang di bawah kewenangan kementerian keuangan dalam hal dianggap perlu. 7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat keputusan 8) Diisi dengan nama jabatan/nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD . Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5225428CA9 5225428CA9 26 C. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB PEMBEB ASAN TA NGGUNG JAWAB KERUGIAN DAERAH TERHADAP SAUDARA/I ................................ ...................... 2 ) Menimbang : a. ............................ ; b. ........................... ; c. Dst. Mengingat : 1. .........................; 2. .........................; 3. .........................; 4. Dst. MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU : Terdapat kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah sebesar Rp ……….. 3 ) (….dengan huruf….) yang menjadi tanggung jawab Saudara/i........ 2 ) di lingkungan ………………………. 4 ). KEDUA : Saudara/ i sebagaimana dimaksud pada D iktum KESATU tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian daerah yang terjadi. KETIGA : Membebaskan Saudara/i ........ 2 ) dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU . KEEMPAT : ............................................ 5 ). K ELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di ........ 6 ) p ada tanggal :.............. GUBERNUR JAWA BARAT , (… ….. nama ……. ) Salinan keputusan ini disampaikan kepada: 1. .............................. 7 ) Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5225428CA9 5225428CA9 27 5. Arsip. Petunjuk Pengisian: 1) Diisi dengan nomor keputusan. 2) Diisi dengan nama Pihak yang Merugikan , disertai jabatan NIP bagi ASN B ukan B endahara, dan identitas lain bagi Pejabat Lain dan Pihak Lainnya . 3) Diisi dengan jumlah kerugian. 4) Diisi dengan nama SKPD dimana Pihak y ang Merugikan atau Pejabat Lain ditempatkan dan/atau memiliki perikatan/perjanjian dengan Pihak Lainnya . 5) Diisi dengan hal lain yang dianggap perlu, seperti P ihak yang M erugikan sudah melakukan kewajiban/pembayaran dan berapa yang harus dikembalikan Pemerintah Daerah Provinsi kepada yang bersangkutan apabila sudah melakukan pembayaran. 6) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan an surat keputusan. 7) Diisi dengan BPK , kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang di bawah kewenangan kementerian keuangan di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5225428CA9 5225428CA9 28 D. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN BARANG JAMINAN SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN BARANG JAMINAN Yang bertandatangan di bawah ini: Jabatan : .............................................................................. ..................... Alamat : .............................................................................. ..................... dengan ini menyatakan: 1. Bahwa sebagai tindak lanjut atas SKTJM yang saya buat tanggal ……………. dengan ini saya menyerahkan barang - barang, hak - hak atas barang, surat - surat berharga, hak - hak atas tagihan berupa: a. Tanah (sebutkan status Hak Milik/Adat/HGB, luas. Lokasi, bukti pemilikan dan lain - lain); b. Bangunan (sebutkan permanen, semi permanen, luas, lokasi/alamat, bukti pemilikan dan lain - lain); c. Barang bergerak (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain - lain); d. Tagihan Piutang (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain - lain); e. Surat - surat Berharga (sebutkan jenis, nilal, bukti pemilikan dan lain - lain). Sebagai jaminan atas pengembalian kerugian daerah yang menjadi tanggung jawab saya sebesar Rp… ….. ( … … dengan huruf… …. ) 2. Bahwa barang - barang, hak atas barang, surat - surat berharga, hak atas tagihan tersebut telah saya serahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh: Nama : .............................................................................. ............. 1) NIP : .............................................................................. ................ Pangkat : .............................................................................. ................ Jabatan : .............................................................................. ................ Alamat : .............................................................................. ................ Dengan disaksikan oleh: a . Nama : .............................................................................. ...... 1) NIP : .............................................................................. ......... Pangkat : .............................................................................. ......... Jabatan : .............................................................................. ......... Alamat : .............................................................................. ......... b . Nama : .............................................................................. ...... 1) NIP : .............................................................................. ......... Pangkat : .............................................................................. ......... Jabatan : .............................................................................. ......... Alamat : .............................................................................. ......... 3. Menjamin bahwa barang - barang, hak - hak atas barang, surat - surat berharga, hak - hak atas tagihan tersebut pada angka 1 di atas, adalah benar - benar milik/hak saya pribadi yang sah serta tidak dalam keadaan sengketa dan tidak terdapat beban - beban lainnya. 4. Apabila sampai dengan tanggal .................. ternyata saya tidak mampu mengembalikan seluruh kerugian daerah seluruhnya, maka barang - barang, hak - hak atas barang, surat - surat berharga, hak - hak atas tagihan tersebut pada angka 1 di atas, saya serahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk dijual, ditagih ataupun diterima guna penyelesaian kewajiban saya untuk bertanggung jawab atas Kerugian Negara dimaksud. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5225428CA9 5225428CA9 29 5. Apabila hasil penjualan/penagihan tersebut pada angka 4 di atas ternyata kurang dari jumlah kerugian daerah yang harus saya kembalikan, maka kekurangan tetap menjadi tanggungjawab saya atau Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris saya. 6. Apabila hasil penjualan/penagihan tersebut pada angka 4 di atas melebihi jumlah kekurangan kerugian daerah yang harus saya kembalikan, maka kelebihannya akan saya/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris saya terima kembali setelah dipotong biaya - biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sehubungan dengan penjualan/pelelangan. 7. P encairan jaminan atas kerugian daerah ini tidak mengenyampingkan tindakan hukum pihak yang berwajib dan atau tindakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang - undangan yang ber l aku. Demikian penyerahan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun. ………………., …………………… Yang menerima penyerahan jaminan, Yang menyerahkan, m a terai cukup ………………………………… ………………………………… NIP. ………………………….. NIP. ………………………….. Saksi - saksi 1. ……………. 2. ……………. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5225428CA9 5225428CA9 30 E. SURAT KUASA MENJUAL BARANG JAMINAN SURAT KUASA MENJUAL BARANG JAMINAN Yang bertandatangan di bawah ini: Jabatan : .............................................................................. ..................... Alamat : .............................................................................. ..................... dengan ini memberi kan kuasa ke pada: Nama : .............................................................................. .................. 1) NIP : .............................................................................. ..................... Pangkat : .............................................................................. ..................... Jabatan : .............................................................................. ..................... Alamat : .............................................................................. ..................... _________________________________khusus____________________________________ untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual dan/atau mencairkan barang - barang, hak - hak atas barang, surat - surat berharga, hak - hak atas tagihan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan tanggal …………………… untuk disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai penyelesaian Kerugian Daerah . Demikian surat kuasa ini diberikan untuk dilaksanakan dengan sebaik - baiknya . ………………., …………………… Yang menerima kuasa, Yang memberi kuasa, m a terai cukup ………………………………… ………………………………… NIP. ………………………….. NIP. ………………………….. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5225428CA9 5225428CA9 31 F. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN DAERAH PEMBEB ASAN PENGGANTIAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP SAUDARA/I ................................ ....................... 2 ) Menimbang : a. ........................... ; b. ........................... ; c. Dst. Mengingat : 1. .........................; 2. .........................; 3. .........................; 4. Dst. MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU : Membebaskan penggantian kerugian daerah kepada Saudara / i …….. 2 ) pada ……… 3 ) selaku penanggung jawab atas kekurangan …………….. (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik daerah *) berupa ……………….. 4 ) KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala ………… 5) mengusulkan dan menyerahkan penghapusan …………… (uang/surat berharga/barang milik daerah atau uang/barang bukan milik daerah *) yang berada dalam penguasaan Saudara /i …………….. 2 ) pada …………… 3 ) kepada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang di bawah kewenangan kementerian keuangan atas …………….. (uang/surat berharga/barang milik daerah atau uang/barang bukan milik daerah *) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan . KETIGA : Membebaskan Saudara/i ……. dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah dengan nilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU . K EEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di ....... 6 ) Pada tanggal :.............. GUBERNUR JAWA BARAT , (… ….. nama ……. ) Salinan keputusan ini disampaikan kepada: 1. .............................. 7 ) 2. .............................. 3. .............................. 4. .............................. 5. Arsip. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5225428CA9 5225428CA9 32 Petunjuk Pengisian: 1) Diisi dengan nomor keputusan. 3) D iisi dengan nama SKPD dimana Pihak y ang Merugikan atau Pejabat Lain ditempatkan dan/atau memiliki perikatan/perjanjian dengan Pihak Lainnya 4) D iisi dengan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah dimaksud . 5) Diisi dengan SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD . 6) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan an surat keputusan. 7) Diisi dengan BPK , kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang di bawah kewenangan kementerian keuangan di daerah , SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5225428CA9 5225428CA9 33 G. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA SAUDARA/I ………………………. 2 ) Menimbang : a. ………………………...…… ; b. Dst. Mengingat : 1. .....................................; 2. .....................................; 3. ................................. . ...; 4. Dst. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU : Membebani S audara/i .......................... 2 ) atas kerugian daerah yang disebabkan ……………………………. 3 ) sebesar Rp ....................... 4 ) (...............dengan huruf............. ). KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah, berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i……… 2 ) : a. ............... 5 ) b. ....... ....... KETIGA : Mewajibkan kepada Saudara/ i ……… 2 ) untuk mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada D iktum KESATU ke Kas Daerah Provinsi Jawa Barat melalui……………… 6 ) paling lamba t …….. 7 ) (………dengan huruf…….) hari sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan. KEEMPAT : Apabila S audara/ i ………. 2 ) , tidak mengganti kerugian sejumlah dan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada D iktum KETIGA , maka hak penagihan akan diserahkan kepada ………….. 8 ) KE LIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.