Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Provinsi ada.lah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pel,aksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disingkat DPRD Provinsi adalah lembaga perwakilan ra$at Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Biro Pengadaan Barang dan Jasa adalah biro yang melalsanakan fungsi Penga.daan Barang dan Jasa Pemerintah.
7. Unit Kerja Pengadaan Baranlg/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBI adalah unit kerja di Pemerintah Daerah Provinsi yang menjadi pusat keungguLan Pengadaan Barang/Jasa, yang dalam hal ini adalah Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
8. Kebljakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Elarat yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebljakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal :rnggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam pen5rusunan rencana ke{a dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
/,
4 lO. Rencana Keda dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang memuat rencana pendapa.tan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD Provinsi.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang diguna-kan sslagai das,ar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD Provinsi yang prosesnya sejat identiEkasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekeljaan.
13. Pengadaan Pra-Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut Pengadaan Pra-DPA adalah Pengadaan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Jasa, yang dilakukan sebelum penetapan/pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada APBD Provinsi, melalui metode pemilihan e-htrclnsing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, atau tender/ seleksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi.
15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengguna anqgaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
16. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran urnggarzrn belanja daerah di Pemerintah Daerah Provinsi/ Ihbupaten / Kota.
17. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang berfugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan / atau e-Purcha.sing.
18. Kelompok Keqia Pemilihan yang selanjutnya disebut Polqja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan Unit Keda Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk mengelola pemilihan Penyedia.
+
5
19. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melalekan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Provinsi.
20. Barang adalah setiap benda baik berwrrjud maupun tidak berwrrjud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
2l.Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
Jasa Konstruksi adalah jasa
22. l,ayanan konsultansi konstruksi dan/atau peke{aan konstmksi.
23. Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
24. Pekeqaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.
25. Jasa l,ainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus dan/atau keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
26. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut e-Purcha.sing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elelrtronik atau toko daring.
27. Pengadaan Langsung B,aranlg/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa l,ainnya yang bernilai paling banyak Rp2OO.OOO.OO0,OO (dua ratus juta rupiah).
28. Pengadaan langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak (seratus juta rupiah).
Rp I OO.OOO.OOO,OO
29. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Peke{aan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa l,ainnya dalam keadaan tertentu.
30. Tender Cepat adalah metode pemilihan yang dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP), untuk pengadaan yang spesilikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci atau dimungkinkan dapat menyebutkan merek.
q,
6
31. Tender adalah metode psmilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi Jasa lainnya.
/
32. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
33. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Perencanaan Penga.daan adalah proses perumusan kegiatan yang dimulai dari identilikasi pengadaan barang/jasa, penetapa,n barang/jasa, cara penga.daan barang/jasa, jadwal pengadaan barang/jasa, anggaran pengadaan barang/j asa.
Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang
34. selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
35. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat SIRUP adalah sistem informasi yang dibuat dan dikembangkan oleh LKPP untuk menyusun dan mengumumkan RUP Perangkat Daerah.
36. Pengadaan barang/jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh pelaku usaha.
37. Penyedia barang/jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak antara Penyedia dengan Pejabat Penandatangan Kontrak.
Anggaran Pendapatan dan Belaqia Daerah yang
38. selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah.