PERGUB Nomor 43 Tahun 2023 — Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: I. Daerah Provinsi adalah Provinsi Jawa E}arat. 2. Pemerintah Daerah Prpvinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. 4. Kabupaten/ Kota adalah Daerah Kabupaten/ Kota di Daerah Daerah Provinsi. 5. Bupati/Wdi Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi. 6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. 7. Rencana Pembangunan Jangla Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 2O (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. L 4 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanzran Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupalan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dan penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. 9. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen penencanaan Daerah Provinsi untuk periode tahw2O24-2O26. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 1O. disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) Perangkat tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Daerah dengan memperhatikan RPJP Daerah. Rencana Ke{a Pemerintah Daerah yang selanjutnya 11. disebut RKPD adatah dokumen perencanaan Daerah untuk periode I (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada Rencana Ke{a Pemerintah. 12. Rencana Keg'a Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode I (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong parfisipasi masyarakat. 13. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dal penganggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas kebijakart Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.