Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat.
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Pe r wakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Pengelola adalah Dinas.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Jawa Barat yang selanjutnya disebut Unit Pengelola adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat dan mempunyai tugas mengelola Apartem en Transit Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
9. Rumah Susun Sederhana yang selanjutnya disebut Apartemen Transit adalah bangunan gedung bertingkat yang dikelola Pemerintah Daerah, dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian - bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan - satuan yang masing - masing digunakan secara terpisah terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan fasilitas umum.
10. Pengelolaan adalah kegiatan yang dilakukan Unit Pengelola untuk mengatur, mengusahakan, memelihara, merawat dan mengendalikan Apartemen Transit.
11. Pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan di Apartemen Transit melalui kegiatan pembinaan dalam rangka mempersiapkan tempat tinggal sendiri serta membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya
12. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah .
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/478ABDEB8A 478ABDEB8A
13. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani mau pun sosial secara memadai dan wajar.
14. Satuan Unit Apartemen Transit adalah unit Apartemen Transit yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
15. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak .
16. Penghuni adalah warga di Jawa Barat yang memanfaatkan Satuan Unit Apartemen Transit dan mendapatkan Pelayanan.
17. Penerima Manfaat adalah PPKS yang mendapat fasilitasi Satuan Unit Apartemen Transit dan Pelayanan tanpa dikenakan tarif sewa dalam jangka waktu y 6 ang ditentukan.
18. Sistem Informasi Pengelolaan Apartemen Transit yang selanjutnya disebut S ipat adalah sistem berbasis website yang digunakan sebagai sarana P engelolaan dan Pelayanan Apartemen Transit.
19. Gerakan Menabung Penghuni Apartemen Transit yang selanjutnya disingkat G empita adalah kegiatan menabung untuk menyiapkan kemampuan keuangan Penghuni dalam rangka kepemilikan lahan dan/atau pemenuhan uang muka rumah.