PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Q: Apakah PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pernah diubah atau dicabut?

Ya. PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah diubah oleh: PERGUB Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, PERGUB Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, PERGUB Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Diubah

Pengundangan: 10 Januari 2025

Lihat Riwayat Perubahan

PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Penjabaran Anggaran… | Pasal.id

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Jambi ini yang dimaksud dengan:

Angka 1

Daerah adalah Provinsi Jambi.

Angka 2

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Angka 3

Gubernur adalah Gubernur Jambi.

Angka 4

Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jambi.

Angka 5

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Angka 6

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Angka 7

Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Angka 8

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Angka 9

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.

Angka 10

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

Angka 11

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Angka 12

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahuntahun anggaran berikutnya.

Angka 13

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp4.575.870.566.874,00, yang bersumber dari: a. pendapatan asli daerah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp2.074.503.864.666,00 yang terdiri atas: a. pajak daerah; b. retribusi daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 5

(1) PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp459.940.463.051,00 terdiri atas: a. PKB-mobil penumpang-sedan sebesar Rp270.648.524.921,00; b. PKB-mobil bus-microbus sebesar Rp1.526.788.537,00; c. PKB-mobil barang/beban-pick up sebesar Rp100.245.554.239,00; d. PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua sebesar Rp87.518.683.703,00; dan e. PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air Rp911.651,00.

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp4.625.723.464.795,00 yang terdiri atas: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.

Pasal 7

Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp3.216.408.027.902,88 yang terdiri atas: a. belanja pegawai direncanakan sebesar Rp1.843.726.203.467,21; b. belanja barang dan jasa direncanakan sebesar Rp1.265.718.584.283,67; c. belanja subsidi direncanakan sebesar Rp2.236.004.000,00; d. belanja hibah direncanakan sebesar Rp103.777.236.152,00; dan e. belanja bantuan sosial direncanakan sebesar Rp950.000.000,00.

Pasal 8

Pasal 10

Anggaran Pembaiyaan Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri atas: a. penerimaan pembaiyaan; dan b. pengeluaran pembaiyaan.

Pasal 11

(1) Anggaran penerimaan pembaiyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya direncanakan sebesar Rp65.000.000.000,00.

(2) Anggaran SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pelampauan penerimaan PAD direncanakan sebesar Rp22.753.353.011,00; b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebesar Rp14.832.192.256,00; dan c. penghematan belanja direncanakan sebesar Rp23.018.666.217,00.

Pasal 12

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp15.147.102.079,00, terdiri atas: a. Penyertaan modal Daerah direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00; dan b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo direncanakan sebesar Rp147.102.079,00.

(2) Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 yang merupakan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

(3) Anggaran pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp147.102.079,00 yang merupakan pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank.

Pasal 13

Pasal 15

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

Diubah oleh PERGUB Nomor 8 Tahun 2025 Diubah oleh PERGUB Nomor 5 Tahun 2025

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 17

Peraturan Gubernur Jambi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Jambi ini yang dimaksud dengan:

Angka 1

Daerah adalah Provinsi Jambi.

Angka 2

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Angka 3

Gubernur adalah Gubernur Jambi.

Angka 4

Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jambi.

Angka 5

Angka 6

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Angka 7

Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Angka 8

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Angka 9

Angka 10

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

Angka 11

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Angka 12

Angka 13

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp4.625.723.464.795,00 yang terdiri atas: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Anggaran Pembaiyaan Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri atas: a. penerimaan pembaiyaan; dan b. pengeluaran pembaiyaan.

Pasal 11

(1) Anggaran penerimaan pembaiyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya direncanakan sebesar Rp65.000.000.000,00.

Pasal 12

(2) Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 yang merupakan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 13

Pasal 15

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

Diubah oleh PERGUB Nomor 8 Tahun 2025 Diubah oleh PERGUB Nomor 5 Tahun 2025

Pasal 17

Peraturan Gubernur Jambi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.843.726.203.467,21 terdiri atas: a. gaji dan tunjangan ASN direncanakan sebesar Rp973.382.268.713,48; b. tambahan penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp826.882.650.782,73; c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN direncanakan sebesar Rp344.217.584.854,00; d. gaji dan tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp37.441.427.318,00; e. gaji dan tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp464.508.816,00; dan f. penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp3.471.755.797,00 (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp973.382.268.713,48, terdiri atas: a. gaji pokok ASN direncanakan sebesar Rp 702.385.090.737,36; b. tunjangan keluarga ASN direncanakan sebesar Rp76.393.882.253,90; c. tunjangan jabatan ASN direncanakan sebesar Rp11.840.362.541,00; d. tunjangan fungsional ASN direncanakan sebesar Rp58.981.217.029,96; e. tunjangan fungsional umum ASN direncanakan sebesar Rp9.282.054.156,96; f. tunjangan beras ASN direncanakan sebesar Rp35.941.551.701,00; g. tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN direncanakan sebesar Rp2.845.325.667,00; h. pembulatan gaji ASN direncanakan sebesar Rp134.292.350,42; i. iuran jaminan kesehatan ASN direncanakan sebesar Rp59.734.021.267,28; j. iuran jaminan kecelakaan kerja ASN direncanakan sebesar Rp2.128.342.373,04; k. iuran jaminan kematian ASN direncanakan sebesar Rp5.019.235.043,60; dan 1. iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebesar Rp8.696.893.591,96 (2) Anggaran tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp826.882.650.782,73, terdiri atas: a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN direncanakan sebesar Rp229.949.168.877,95; b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN direncanakan sebesar Rp 968.163.861,00; c. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebesar Rp10.239.624.455,84; d. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebesar Rp226.119.327,84; dan e. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebesar Rp241.281.989.406,10 (3) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp344.217.584.854,00 terdiri atas: a. insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah direncanakan sebesar Rp13.152.676.976,00; b. insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah direncanakan sebesar Rp36.000.000,00; dan c. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN direncanakan sebesar Rp52.590.000.000,00; dan 4) Anggaran gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp37.441.427.318,00, terdiri atas: a. uang representasi DPRD direncanakan sebesar Rp1.749.300.000,00; b. tunjangan keluarga DPRD direncanakan sebesar Rp257.265.736,00; c. tunjangan beras DPRD direncanakan sebesar Rp200.867.736,00; d. uang paket DPRD direncanakan sebesar Rp245.436.072,00; e. tunjangan jabatan DPRD direncanakan sebesar Rp2.536.485.000,00; f. tunjangan alat kelengkapan DPRD direncanakan sebesar Rp1.009.043.472,00; g. tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD direncanakan sebesar Rp132.538.164,00; h. tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD direncanakan sebesar Rp9.900.000.000,00; i. tunjangan reses DPRD direncanakan sebesar Rp2.475.000.000,00; j. tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD direncanakan sebesar Rp7.157.491.138,00; k. tunjangan transportasi DPRD direncanakan sebesar Rp11.628.000.000,00; dan 1. uang jasa pengabdian DPRD direncanakan sebesar Rp150.000.000,00. (5) Anggaran gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e direncanakan sebesar Rp464.508.816,00 terdiri atas: a. gaji pokok KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp256.954.252,94; a. gaji pokok KDH/wKDH direncanakan sebesar Rp236.934.232,94 b. tunjangan keluarga KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp13.808.718,00; c. tunjangan jabatan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp142.800.000,00; d. tunjangan beras KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp19.888.608,00; e. tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp19.106.304,00; f. pembulatan gaji KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp10.486,06; g. iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp10.824.915,00; h. iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp515.676,00; dan i. Iuran jaminan kematian KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp599.856,00. (6) Anggaran penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, terdiri atas: a. dana operasional pimpinan DPRD direncanakan sebesar Rp360.000.000,00; dan b. dana operasional KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp3.111.755.797,00.

(1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp49.852.897.921,00.

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp49.852.897.921,00. Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari: a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; b. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah; d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial; e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil; g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembaiyaan; dan j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Pasal 1

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Angka 7

Angka 8

Angka 9

Angka 10

Angka 11

Angka 12

Angka 13

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pertanyaan umum

Pasal 1

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Angka 7

Angka 8

Angka 9

Angka 10

Angka 11

Angka 12

Angka 13

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Provenance & Sumber

Riwayat Perubahan

Peraturan Lainnya