PERGUB Nomor 22 Tahun 2025 — Penyelenggaraan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Dalam Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang: a. berkoordinasi dengan instansi vertical dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi; b. melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, mendorong dan memfasilitasi pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi; c. melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, melakukan koordinasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat menyelenggarakan musyawarah desa dalam menentukan model pembentukan Koperasi; d. menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah; e. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, antara lain untuk diprioritaskan pemberian bantuan pembuatan akta notaris koperasi; dan f. sebagai wakil pemerintah pusat di Daerah untuk melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Bupati/Walikota dalam pelaksanaan pembentukan, pemberdayaan dan pelindungan Koperasi.

Pendanaan pelaksanaan Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi dapat bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.