PERGUB Nomor 12 Tahun 2025 — Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

(1) Rencana Kerja Pembangunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2026 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

(2) Sistematika RKPD Tahun 2026 terdiri dari pendahuluan, Gambaran Umum Kondisi Daerah, Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota, Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Penutup, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(1) RKPD Tahun 2026 merupakan Penjabaran dari RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 dan memperhatikan RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2045 dan diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026.

(2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi a. pedoman bagi organisasi Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026; b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026; dan c. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) dan menyusuna Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026.

(1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan, semester dan tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026 berdasarkan indicator kinerja, keluaran subkegiatan, hasil kegiatan, serta capaian Program.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan KARO HUKUMKABAN BAPPEDAASISTENSEKDAWAGUB Daerah, Badan Keuangan, dan Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan.

(3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi pencapaian target pembangunan pada tahun rencana yang berkenaan.

(1) Memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan sebagaimana termuat dalam RKPD Tahun 2026, maka seluruh perangkat daerah wajib mengalokasikan anggaran ke rincian program, kegiatan dan subkegiatan secara efektif dan efisien serta lebih memperhatikan pengalokasian pada program prioritas daerah serta kinerja hasil yang inovatif;

(2) Keterbatasan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengakibatkan pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menjadi bagian yang tidak terpisah dalam pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).