PERGUB Nomor 6 Tahun 2025 — Pengelolaan Kearsipan

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Pencipta Arsip di lingkungan Provinsi DKI Jakarta terdiri atas: a. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; b. BUMD; c. organisasi politik skala provinsi; d. organisasi masyarakat skala provinsi; e. perusahaan swasta berskala provinsi; dan f. perseorangan.

Pendanaan pelaksanaan pengelolaan Kearsipan bersumber dari a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku: a. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2005 tentang Wajib Serah Arsip/Dokumen Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2005 Nomor 72); b. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2008 tentang Pembakuan Prasarana dan Sarana Kearsipan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 72); c. Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Arsip Inaktif (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 96); d. Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Arsip Statis pada Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 104); e. Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2010 tentang Prosedur Pelayanan Kearsipan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 105); f. Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Statis (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 25019); dan g. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 65018), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.