PERGUB Nomor 51 Tahun 2025 — Rencana Induk Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

PERGUB Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Induk Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Berlaku

Pengundangan: 31 Desember 2025

PERGUB Nomor 51 Tahun 2025 — Rencana Induk Peng… | Pasal.id

PERGUB Nomor 51 Tahun 2025 — Rencana Induk Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

PERGUB Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Induk Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Berlaku

Pengundangan: 31 Desember 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

BAB II

PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pasal 5

(1) Pengelolaan Limbah B3 dilakukan dengan cara: a. penyimpanan Limbah B3; b. pengumpulan Limbah B3; c. pengangkutan Limbah B3; d. pemanfaatan Limbah B3; e. pengolahan Limbah B3; dan f. penimbunan Limbah B3.

(2) Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap Limbah B3 yang dihasilkan dari: a. rumah tangga; b. UMK; c. Fasyankes; dan d. Pelaku Usaha.

(3) Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai Pengelolaan Limbah B3.

BAB III

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, TARGET, SERTA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pasal 7

(1) Strategi Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi: a. peningkatan kesadaran masyarakat dan para pihak terkait dalam Pengelolaan Limbah B3; b. pembangunan sistem Pengelolaan Limbah B3 yang terintegrasi; dan c. pengembangan infrastruktur Pengelolaan Limbah B3 yang tepat guna, teruji dan ramah lingkungan.

BAB IV

SISTEM INFORMASI

Pasal 10

(1) Sistem informasi Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terintegrasi untuk sektor rumah tangga, UMK, Fasyankes, dan Pelaku Usaha.

(2) Pembangunan dan/atau pengembangan sistem informasi Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 11

(1) Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RIPLB3 sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 12

(1) RIPLB3 dapat dilakukan peninjauan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Dalam hal peninjauan kembali akan dilakukan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. perubahan proyeksi timbulan dari masing-masing sektor; b. penyesuaian target Pengelolaan Limbah B3; atau c. penyesuaian implementasi rencana program dan kegiatan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah; dan/atau b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

LAMPIRAN

Halaman 9–22Buka PDF sumber

Lampiran ini berisi tabel dan dilihat dari PDF sumber.

PERGUB Nomor 51 Tahun 2025 — Rencana Induk Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

PERGUB Nomor 51 Tahun 2025 — Rencana Induk Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 5

BAB III

Pasal 7

BAB IV

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

BAB VII

Pasal 13

BAB VIII

Pasal 14

LAMPIRAN

Pertanyaan umum

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 5

BAB III

Pasal 7

BAB IV

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

BAB VII

Pasal 13

BAB VIII

Pasal 14

LAMPIRAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya