PERGUB Nomor 50 Tahun 2025 — Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah

PERGUB Nomor 50 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah

Berlaku

Pengundangan: 31 Desember 2025

PERGUB Nomor 50 Tahun 2025 — Perubahan atas Per… | Pasal.id

PERGUB Nomor 50 Tahun 2025 — Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah

PERGUB Nomor 50 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah

Berlaku

Pengundangan: 31 Desember 2025

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2024 tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 62022) diubah sebagai berikut:

Angka 1

Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) SKPD yang ditetapkan sebagai Pemungut Retribusi meliputi SKPD pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang: a. mempunyai target penerimaan Retribusi; dan/atau b. mempunyai tugas dan fungsi memberikan layanan yang dapat dipungut Retribusi.

(2) Pemungutan Retribusi dapat dilaksanakan oleh Unit SKPD Pemungut Retribusi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SKPD Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Angka 2

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Unit SKPD yang ditetapkan sebagai Pemungut Retribusi merupakan Unit SKPD yang telah ditetapkan sebagai BLUD yang: a. mempunyai target penerimaan Retribusi; dan/atau b. mempunyai tugas dan fungsi memberikan layanan yang dapat dipungut Retribusi.

Angka 3

Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Jenis, objek, dan rincian objek Retribusi dipungut oleh SKPD dan/atau Unit SKPD Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tanggal 5 Januari 2024.

(2) Khusus untuk jenis, objek, dan rincian objek Retribusi pelayanan pemrosesan akhir sampah dipungut oleh Unit Pengelola Sampah Terpadu terhitung sejak tanggal 1 April 2024.

(2a) Khusus untuk objek Retribusi pemanfaatan aset yang dipungut oleh Unit Pengelola Jakarta Asset Management Centre: a. rincian objek dan detail rincian objek sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai layanan; dan b. dilakukan pemungutan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025.

(2b) Khusus untuk objek Retribusi yang dipungut oleh BLUD detail rincian objek sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai layanan.

(3) Jenis, objek, dan rincian objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan target penerimaan Retribusi dan tugas dan fungsi SKPD dan/atau Unit SKPD Pemungut Retribusi.

Angka 4

Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2024 tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah dihapus.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal I

Angka 1

Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Angka 2

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Angka 3

Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(2) Khusus untuk jenis, objek, dan rincian objek Retribusi pelayanan pemrosesan akhir sampah dipungut oleh Unit Pengelola Sampah Terpadu terhitung sejak tanggal 1 April 2024.

(2b) Khusus untuk objek Retribusi yang dipungut oleh BLUD detail rincian objek sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai layanan.

(3) Jenis, objek, dan rincian objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan target penerimaan Retribusi dan tugas dan fungsi SKPD dan/atau Unit SKPD Pemungut Retribusi.

Angka 4

Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2024 tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah dihapus.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PERGUB Nomor 50 Tahun 2025 — Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah

PERGUB Nomor 50 Tahun 2025 — Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Angka 2

Pasal 3

Angka 3

Pasal 6

Angka 4

Pasal II

Pertanyaan umum

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Angka 2

Pasal 3

Angka 3

Pasal 6

Angka 4

Pasal II

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya