PERGUB Nomor 5 Tahun 2026 — Efisiensi Energi Dan Air Pada Bangunan Gedung

(2) Konsumsi Energi suatu Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan penghitungan nilai IKE.

(3) Penghitungan nilai IKE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari besarnya penggunaan Energi per total luas bangunan dalam 1 (satu) tahun.

(4) Total luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan luas lantai bangunan termasuk koridor, ruang mesin, elektrik, pipa ledeng (Mechanical Electrical Plumbing), dan area parkir.

(5) Nilai konsumsi Energi berdasarkan penghitungan Nilai IKE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Bangunan Gedung dikategorikan menjadi: a. sangat efisien; b. efisien; c. cukup efisien; dan d. boros.

(6) Bangunan Gedung yang termasuk kategori diwajibkan (mandatory) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mencapai nilai konsumsi Energi dengan kategori paling rendah cukup efisien.

(7) Kategori nilai konsumsi Energi berdasarkan penghitungan nilai IKE untuk masing-masing kategori Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada tabel sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(2) Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan platform atau sistem elektronik berbasis web sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan Bangunan Gedung.

(3) Dalam hal belum tersedia platform atau sistem elektronik berbasis web, laporan konsumsi Energi dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Bangunan Gedung secara luring (offline) untuk kemudian diteruskan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Energi dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air.

(3) Pemilik dan/atau Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan sosialisasi hasil pembinaan dan pengawasan kepada penghuni Bangunan Gedung di lingkungan masing-masing.

(8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Energi dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.