Pasal 1
(1) Sistematika Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 terdiri atas:
a. BAB I PENDAHULUAN;
b. BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025;
c. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH; dan
d. BAB IV PENUTUP.
(2) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, meliputi:
I. Sekretariat Daerah;
II. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
III. Inspektorat;
IV. Dinas Pendidikan;
V. Dinas Kesehatan;
VI. Dinas Bina Marga;
VII. Dinas Sumber Daya Air;
VIII. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan;
IX. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
X. Satuan Polisi Pamong Praja;
XI. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
XII. Dinas Sosial;
XIII. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi;
XIV. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk;
XV. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian;
XVI. Dinas Lingkungan Hidup;
XVII. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
XVIII. Dinas Perhubungan;
XIX. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik;
XX. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
XXI. Dinas Pemuda dan Olahraga;
XXII. Dinas Kebudayaan;
XXIII. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
XXIV. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
XXV. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
XXVI. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
XXVII. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
XXVIII. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
XXIX. Badan Pendapatan Daerah;
XXX. Badan Pengelolaan Aset Daerah;
XXXI. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
XXXII. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;
XXXIII. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
XXXIV. Badan Kepegawaian Daerah;
XXXV. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
XXXVI. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
XXXVII. Kota Administrasi Jakarta Pusat XXXVIII. Kota Administrasi Jakarta Utara;
XXXIX. Kota Administrasi Jakarta Barat;
XL. Kota Administrasi Jakarta Selatan;
XLI. Kota Administrasi Jakarta Timur; dan XLII. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
(3) Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 menjadi pedoman Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.