PERGUB Nomor 34 Tahun 2025 — Bantuan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Swasta

(1) Kepala Satuan Pendidikan Swasta mengajukan RPDPP yang ditandatangani Kepala Satuan Pendidikan Swasta dan ketua yayasan kepada Suku Dinas Pendidikan, dengan ketentuan: a. Satuan Pendidikan Swasta telah ditetapkan menjadi penerima Pendanaan Pendidikan; dan b. RPDPP tidak boleh tumpang tindih dengan kegiatan yang seluruhnya dibiayai oleh pemerintah pusat.

(2) RPDPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain digunakan untuk: a. penerimaan Peserta Didik baru; b. pengembangan perpustakaan; c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler; d. pelaksanaan evaluasi dan asesmen pembelajaran; e. pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan; f. pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan; g. pembiayaan langganan daya dan jasa; h. pemeliharaan sarana dan prasarana satuan pendidikan; i. penyediaan alat multimedia pembelajaran; j. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian sekolah menengah kejuruan dan sekolah menengah atas luar biasa; k. penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan sekolah menengah kejuruan dan sekolah menengah atas luar biasa; dan/atau 1. pembayaran gaji dan honor.

(1) Penganggaran Pendanaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Swasta dianggarkan setiap tahun pada anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendidikan.

(2) Pendanaan Pendidikan yang telah dianggarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sebagai dasar penilaian terhadap RPDPP pada Satuan Pendidikan Swasta.

(1) Persyaratan calon penerima Pendanaan Pendidikan yang harus dipenuhi oleh Satuan Pendidikan Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), meliputi: a. memiliki izin pendirian; b. memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional yang terdata pada Sistem Manajemen Data Pendidikan Nasional; c. telah menyampaikan data pada Sistem Manajemen Data Pendidikan Nasional sesuai kondisi riil di Satuan Pendidikan Swasta per triwulan pada tahun berjalan; d. terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan; e. menjadi penerima bantuan operasional sekolah dari pemerintah pusat selama 3 (tiga) tahun terakhir tanpa terputus; f. tidak termasuk ke dalam satuan pendidikan kerja sama atau sistem penerimaan murid baru bersama; g. bersedia mengikuti Pendanaan Pendidikan berdasarkan Peraturan Gubernur ini; dan h. memiliki rekening Satuan Pendidikan Swasta atas nama Satuan Pendidikan Swasta pada Bank.

(2) Satuan Pendidikan Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyelenggarakan proses belajar mengajar tanpa adanya kelas terputus, dengan ketentuan: a. sekolah dasar atau sederajat: kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6; b. sekolah menengah pertama atau sederajat: kelas 7, kelas 8, dan kelas 9; dan c. sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan atau sederajat: kelas 10, kelas 11, dan kelas 12.

(1) Daftar Satuan Pendidikan Swasta penerima Pendanaan Pendidikan beserta jumlah Peserta Didik per rombongan belajar, dan besaran Pendanaan Pendidikan pada setiap Satuan Pendidikan Swasta ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(2) Pemberian Pendanaan Pendidikan terlebih dahulu dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala Satuan Pendidikan Swasta bersama dengan ketua yayasan penerima Pendanaan Pendidikan.

(3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan mengenai: a. pemberi dan penerima Pendanaan Pendidikan; b. tujuan pemberian Pendanaan Pendidikan; c. besaran atau rincian penggunaan Pendanaan Pendidikan yang akan diterima; d. hak dan kewajiban; e. tata cara penyaluran atau penyerahan Pendanaan Pendidikan; f. tata cara pelaporan Pendanaan Pendidikan; dan g. larangan penggunaan Pendanaan Pendidikan.

(4) Dalam hal terdapat klausul perjanjian yang belum dimuat dalam NPHD yang disebabkan keadaan darurat dan mendesak, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Satuan Pendidikan Swasta bersama ketua yayasan penerima Pendanaan Pendidikan dapat melakukan perubahan klausul perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pendanaan Pendidikan disalurkan melalui rekening Bank atas nama Satuan Pendidikan Swasta paling lama per 3 (tiga) bulan.

(2) Bendahara Pengeluaran Pembantu Suku Dinas Pendidikan menerbitkan SPP-LS untuk diajukan kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui pejabat penatausahaan keuangan, dilengkapi dengan: a. dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Pendidikan; b. surat usulan pencairan Pendanaan Pendidikan dari Satuan Pendidikan Swasta; c. Keputusan Gubernur tentang daftar Satuan Pendidikan Swasta penerima Pendanaan Pendidikan; d. NPHD; e. pakta integritas Pendanaan Pendidikan; dan f. fotokopi rekening Bank yang masih aktif.

(3) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap, pejabat pembuat komitmen Suku Dinas Pendidikan: a. menerbitkan surat pernyataan verifikasi yang dilampiri daftar kelengkapan dokumen; dan b. menyiapkan SPM-LS untuk ditandatangani dan diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

(4) SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disampaikan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan kepada kuasa bendahara umum daerah untuk proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana.

(1) Jumlah dana yang disalurkan kepada Satuan Pendidikan Swasta didasarkan pada jumlah Peserta Didik aktif yang terdaftar pada Satuan Pendidikan Swasta yang bersangkutan.

(2) Data Peserta Didik aktif yang terdaftar pada Satuan Pendidikan Swasta yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan data pada Sistem Manajemen Data Pendidikan Nasional sebelum pencairan Pendanaan Pendidikan.

(3) Kepala Satuan Pendidikan Swasta setiap mengajukan usulan pencairan dana kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan, dengan melampirkan surat pertanggungjawaban mutlak terkait data Peserta Didik aktif pada Sistem Manajemen Data Pendidikan Nasional.

(1) Kepala Satuan Pendidikan Swasta dan ketua yayasan bertanggung jawab penuh secara formal dan materiel terhadap penggunaan dana Pendanaan Pendidikan.

(2) Dana Pendanaan Pendidikan yang tidak habis digunakan pada tahun berjalan, menjadi sisa dana Pendanaan Pendidikan yang dapat digunakan pada tahun berikutnya, dengan terlebih dahulu dilaporkan kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan.

(3) Sisa dana Pendanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan ke dalam RPDPP tahun berikutnya.

(4) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bertanggung jawab secara hukum terhadap penggunaan dana Pendanaan Pendidikan oleh masing-masing Satuan Pendidikan Swasta.

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaporan pengelolaan keuangan, Satuan Pendidikan Swasta wajib melaporkan penggunaan dana Pendanaan Pendidikan kepada Suku Dinas Pendidikan paling lambat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

(2) Laporan penggunaan dana Pendanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat: a. rekapitulasi realisasi penggunaan dana Pendanaan Pendidikan sesuai rincian anggaran biaya; b. rincian realisasi kegiatan penggunaan dana Pendanaan Pendidikan; c. rekening koran Bank pada periode diterimanya dana Pendanaan Pendidikan sampai dengan realisasi kegiatan; dan d. dalam hal terdapat sisa dana Pendanaan Pendidikan melampirkan dokumen RPDPP tahun berikutnya.

(3) Laporan penggunaan dana Pendanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan untuk menyalurkan Pendanaan Pendidikan berikutnya.