PERGUB Nomor 20 Tahun 2025 — Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan: 1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. 3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. 4. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta. 5. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi DKI Jakarta. 6. Walikota adalah Walikota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta. 7. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi DKI Jakarta. 8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta. 9. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Biro Dikmental adalah Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta. 10. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah pimpinan kantor perwakilan Kementerian bidang agama di Provinsi DKI Jakarta. 11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi adalah pimpinan kantor perwakilan Kementerian bidang agama di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta. 12. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di daerah. 13. Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disingkat FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. 14. Dewan Penasihat FKUB adalah organ yang dibentuk untuk memberikan nasihat dan pertimbangan dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 15. Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 16. Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama. 17. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah Organisasi non Pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar di Pemerintah Daerah setempat serta bukan sayap partai politik. 18. Umat Beragama adalah pemeluk agama, kelompok pemeluk agama dan Ormas Keagamaan. 19. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama, baik yang memimpin Ormas Keagamaan maupun yang tidak memimpin Ormas Keagamaan yang diakui dan dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan. 20. Masyarakat adalah orang perseorangan,kelompok masyarakat dan/atau Ormas Keagamaan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.