PERGUB Nomor 2 Tahun 2025 — Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan Dan Perceraian

(1) Penyampaian permintaan izin perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. salinan cetak dan/atau salinan digital kutipan akta nikah atau kutipan akta Perkawinan; b. dokumen pendukung alasan perceraian; dan c. surat keterangan penasihatan dari organisasi keagamaan yang memberikan layanan penasihatan Perkawinan; dan/atau d. surat pernyataan pembagian Penghasilan setelah perceraian bagi Pegawai ASN pria, yang ditandatangani oleh Pegawai ASN bersangkutan dan pasangan.

(2) Dokumen pendukung alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. salah satu pihak berbuat zina, dibuktikan dengan: 1. salinan cetak dan/atau salinan digital putusan pengadilan; 2. surat pernyataan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan melihat perzinaan itu, dan diketahui oleh pejabat serendah-rendahnya Camat; 3. laporan terjadinya perzinaan secara tangkap tangan; 4. data elektronik, di antaranya foto atau video yang merekam terjadinya perzinaan atau tindakan yang mengarah pada perbuatan zina; atau 5. surat pengakuan suami/istri yang melakukan perzinaan. b. salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, atau penjudi yang sukar disembuhkan, dibuktikan dengan: 1. surat pernyataan dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan itu, yang diketahui oleh pejabat serendah-rendahnya Camat; 2. surat keterangan dari dokter yang menerangkan bahwa menurut hasil pemeriksaan, yang bersangkutan telah menjadi pemabuk, pemadat, atau penjudi yang sukar disembuhkan; atau 3. surat keterangan penetapan tersangka dari kepolisian terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dan/atau perjudian. c. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan/kemauannya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa dan disahkan oleh pejabat serendah-rendahnya Camat; d. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah Perkawinan berlangsung, yang dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; e. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, yang dibuktikan dengan: 1. salinan cetak dan/atau salinan digital putusan pengadilan; 2. visum et repertum; atau 3. surat keterangan dokter. f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa dan disahkan oleh pejabat serendahrendahnya Camat.

(3) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(1) Pegawai ASN yang telah bercerai, wajib memberitahukan perceraiannya kepada: a. Gubernur, bagi pejabat pimpinan tinggi madya; b. Sekretaris Daerah, bagi pejabat pimpinan tinggi pratama; c. Kepala PD, bagi Pegawai ASN yang bertugas pada PD dan UPT; d. Kepala Biro, bagi Pegawai ASN yang bertugas pada Biro; e. Walikota/Bupati, bagi Pegawai ASN yang bertugas pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi; dan f. Kepala UKPD masing-masing bagi Pegawai ASN yang bertugas pada UKPD di lingkup Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi/Kecamatan/Kelurahan dan UKPD di bawah koordinasi suku dinas/suku badan, paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal akta perceraian.

(2) Pemberitahuan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. salinan cetak atau salinan digital akta perceraian; dan b. salinan cetak atau salinan digital keputusan izin perceraian atau surat keterangan melakukan perceraian.

(3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan perceraian dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada: a. Kepala BKD, bagi pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, dan Pegawai ASN yang bertugas pada PD, Biro, dan UPT; b. Kepala SBKD, bagi Pegawai ASN yang bertugas pada Kota Administrasi dan UKPD di lingkup Kota Administrasi/Kecamatan/Kelurahan dan UKPD di bawah koordinasi suku dinas/suku badan; c. Kepala SBKD Jakarta Utara, bagi Pegawai ASN yang bertugas pada Kabupaten Administrasi dan UKPD di lingkup Kabupaten Administrasi/Kecamatan/Kelurahan dan UKPD di bawah koordinasi suku dinas/suku badan, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan perceraian diterima.

(4) Pegawai ASN yang telah bercerai dan tidak melakukan kewajiban memberitahukan perceraiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal ditemukan alasan yang meringankan atau memberatkan bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hukuman disiplin dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan dengan mempertimbangkan dampak pelanggaran.

(6) Pemberitahuan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(1) Tim Pertimbangan memanggil Pegawai ASN yang mengajukan permohonan izin beristri lebih dari seorang dan izin atau keterangan perceraian untuk dimintai keterangan perihal alasan yang mendasari permohonan dan/atau dilakukan penasihatan.

(2) Dalam hal alasan yang mendasari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lengkap dan kurang meyakinkan, Tim Pertimbangan dapat memanggil pihak lain yang terkait.

(3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara tertulis dengan ketentuan sebagai berikut: a. pemanggilan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal permintaan keterangan; dan b. dalam hal Pegawai ASN, suami/istri, atau pihak lain yang terkait tidak hadir dalam permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan pemanggilan kedua paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemanggilan pertama.

(4) Dalam hal Pegawai ASN, pasangan, atau pihak lain yang terkait tidak hadir dalam penasihatan dan/atau permintaan keterangan, Tim Pertimbangan wajib memberikan rekomendasi berdasarkan keterangan dan/atau bukti pendukung yang ada.

(5) Tim Pertimbangan membuat laporan paling sedikit memuat tentang: a. alasan perceraian atau beristri lebih dari seorang; dan b. rekomendasi pemberian/penolakan izin beristri lebih dari seorang, izin perceraian, atau pemberian keterangan melakukan perceraian.

(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada pejabat yang membentuk Tim Pertimbangan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Tim Pertimbangan dibentuk.

(7) Pejabat yang membentuk menyampaikan rekomendasi kepada Pejabat yang Berwenang paling lama 1 (satu) bulan sejak laporan Tim Pertimbangan diterima melalui: a. Kepala BKD bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional selain fungsional ahli utama yang bertugas pada PD, Biro, dan UPT, serta Kepala UKPD tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi; b. Kepala SBKD bagi: 1. pejabat administrator yang bertugas pada Kota Administrasi; dan 2. pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional selain fungsional ahli utama yang bertugas pada Kota Administrasi, UKPD tingkat Kota Administrasi dan UKPD di lingkup Kota Administrasi masing-masing. c. Kepala SBKD Jakarta Utara bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional selain fungsional ahli utama yang bertugas pada Kabupaten Administrasi, UKPD tingkat Kabupaten Administrasi dan UKPD di lingkup Kabupaten Administrasi.

(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan dalam hal pejabat yang membentuk merupakan Pejabat yang Berwenang.

(9) Dalam hal pejabat yang membentuk merupakan Pejabat yang Berwenang, laporan Tim Pertimbangan digunakan sebagai dasar penetapan keputusan pemberian/penolakan izin beristri lebih dari seorang izin perceraian atau pemberian keterangan melakukan perceraian.