PERGUB Nomor 15 Tahun 2025 — Pelaksanan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

(1) Tata kelola Keamanan Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c minimal mengatur tentang standar teknis dan prosedur Keamanan Siber untuk: a. keamanan Sumber Daya Manusia; b. keamanan perangkat teknologi informasi dan komunikasi; c. keamanan Jaringan Intra; d. keamanan pusat data; e. keamanan sistem penghubung layanan; f. keamanan Data dan Informasi; g. keamanan akses; h. keamanan operasional; i. keamanan komunikasi; j. keamanan aplikasi; k. pengendalian terhadap pihak ketiga; l. penanganan insiden Keamanan Siber; m. pengelolaan keberlangsungan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi; n. audit internal Keamanan Siber; dan o. aspek pengendalian Keamanan Siber lainnya.

(2) Pelaksanaan standar teknis dan prosedur Keamanan Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh tim koordinasi SPBE.

(3) Pelaksanaan standar teknis dan prosedur Keamanan Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf n, dan huruf o dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Persandian.

(4) Pelaksanaan standar teknis dan prosedur Keamanan Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

(5) Dalam hal Perangkat Daerah belum dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara mandiri, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persandian.

(6) Penerapan standar teknis dan prosedur Keamanan Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan asas risiko kategori Sistem Elektronik meliputi: a. Sistem Elektronik strategis; b. Sistem Elektronik tinggi; dan c. Sistem Elektronik rendah.

(7) Sistem Elektronik strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a merupakan Sistem Elektronik yang berdampak serius terhadap kepentingan umum, pelayanan publik, kelancaran penyelenggaraan negara, atau pertahanan dan keamanan negara.

(8) Sistem Elektronik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b merupakan Sistem Elektronik yang berdampak terbatas pada kepentingan sektor dan/atau daerah tertentu.

(9) Sistem Elektronik rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c merupakan Sistem Elektronik lainnya yang tidak termasuk pada ayat (7) dan ayat (8).

(10) Kategori Sistem Elektronik menjadi pedoman dalam penguatan pelindungan infrastruktur Informasi vital.

(11) Penguatan pelindungan infrastruktur Informasi vital sebagaimana dimaksud pada ayat (10) meliputi: a. penyelenggaraan pelindungan infrastruktur Informasi vital; b. peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelindungan infrastruktur Informasi vital; dan c. pelaksanaan pengukuran tingkat kematangan Keamanan Siber dan Keamanan Sandi.

(12) Pelindungan infrastruktur Informasi vital sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(13) Tata kelola Keamanan Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Persandian atas nama Gubernur.