PERGUB Nomor 14 Tahun 2025 — Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

PERGUB Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Berlaku

Pengundangan: 24 April 2025

PERGUB Nomor 14 Tahun 2025 — Perubahan Kedua at… | Pasal.id

PERGUB Nomor 14 Tahun 2025 — Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

PERGUB Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Berlaku

Pengundangan: 24 April 2025

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 62026) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 Nomor 62005) diubah sebagai berikut:

Angka 1

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan semula sebesar Rp81.734.364.760.824,00 (delapan puluh satu triliun tujuh ratus tiga puluh empat miliar tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) menjadi Rp81.734.832.418.824,00 (delapan puluh satu triliun tujuh ratus tiga puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), bertambah sebesar Rp467.658.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang bersumber dari: a. pendapatan asli daerah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Angka 2

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) APBD yang bersumber dari pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan semula sebesar Rp26.137.337.366.000,00 (dua puluh enam triliun seratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) menjadi Rp26.137.805.024.000,00 (dua puluh enam triliun seratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus lima juta dua puluh empat ribu rupiah), bertambah sebesar Rp467.658.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas anggaran: a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp26.137.337.366.000,00 (dua puluh enam triliun seratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) menjadi Rp26.137.805.024.000,00 (dua puluh enam triliun seratus tiga puluh tujuh milyar delapan ratus lima juta dua puluh empat ribu rupiah), bertambah sebesar Rp467.658.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Angka 3

Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan semula sebesar Rp82.663.062.617.784,00 (delapan puluh dua triliun enam ratus enam puluh tiga miliar enam puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) menjadi Rp82.663.530.275.784,00 (delapan puluh dua triliun enam ratus enam puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah), bertambah sebesar Rp467.658.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas anggaran: a. Belanja Operasi; b. Belanja Modal; c. Belanja Tidak Terduga; dan d. Belanja Transfer.

Angka 4

Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan semula sebesar Rp64.956.846.181.128,00 (enam puluh empat triliun sembilan ratus lima puluh enam miliar delapan ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah) menjadi Rp65.777.425.093.348,00 (enam puluh lima triliun tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah), bertambah sebesar Rp820.578.912.220,00 (delapan ratus dua puluh miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas anggaran: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.316.492.000.507,00 (dua puluh dua triliun tiga ratus enam belas miliar empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp30.367.892.521.018,00 (tiga puluh triliun tiga ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan belas rupiah) menjadi Rp29.871.303.272.822,00 (dua puluh sembilan triliun delapan ratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah), berkurang sebesar Rp496.589.248.196,00 (empat ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp158.000.000.000,00 (seratus lima puluh delapan miliar rupiah).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp5.937.791.495.540,00 (lima triliun sembilan ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah) menjadi Rp5.996.926.356.540,00 (lima triliun sembilan ratus sembilan puluh enam milyar sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah), bertambah sebesar Rp59.134.861.000,00 (lima puluh sembilan miliar seratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp2.912.497.861.652,00 (dua triliun sembilan ratus dua belas miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) menjadi Rp2.905.557.261.652,00 (dua triliun sembilan ratus lima miliar lima ratus lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah), berkurang sebesar Rp6.940.600.000,00 (enam miliar sembilan ratus empat puluh juta enam ratus ribu rupiah).

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp3.264.172.302.411,00 (tiga triliun dua ratus enam puluh empat miliar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua ribu empat ratus sebelas rupiah) menjadi Rp4.529.146.201.827,00 (empat triliun lima ratus dua puluh sembilan milyar seratus empat puluh enam juta dua ratus satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), bertambah sebesar Rp1.264.973.899.416,00 (satu triliun dua ratus enam puluh empat milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus enam belas rupiah).

Angka 5

Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) APBD yang bersumber dari Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan semula sebesar Rp15.288.810.704.442,00 (lima belas triliun dua ratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus empat ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) menjadi Rp14.350.080.542.078,00 (empat belas triliun tiga ratus lima puluh miliar delapan puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh puluh delapan rupiah), berkurang sebesar Rp938.730.162.364,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah), terdiri atas anggaran: a. Belanja Modal tanah; b. Belanja Modal peralatan dan mesin; c. Belanja Modal gedung dan bangunan; d. Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi; e. Belanja Modal aset tetap lainnya; dan f. Belanja Modal aset lainnya.

(2) Belanja Modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp1.011.132.077.279,00 (satu triliun sebelas miliar seratus tiga puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) menjadi Rp888.132.076.579,00 (delapan ratus delapan puluh delapan miliar seratus tiga puluh dua juta tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah), berkurang sebesar Rp123.000.000.700,00 (seratus dua puluh tiga milyar tujuh ratus rupiah).

(3) Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp3.787.798.547.046,00 (tiga triliun tujuh ratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu empat puluh enam rupiah) menjadi Rp3.337.499.553.589,00 (tiga triliun tiga ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah), berkurang sebesar Rp450.298.993.457,00 (empat ratus lima puluh miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).

(4) Belanja Modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp4.411.072.180.865,00 (empat triliun empat ratus sebelas miliar tujuh puluh dua juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) menjadi Rp4.162.639.742.323,00 (empat triliun seratus enam puluh dua miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah), berkurang sebesar Rp248.432.438.542,00 (dua ratus empat puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).

(5) Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp5.892.405.789.018,00 (lima triliun delapan ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan belas rupiah) menjadi Rp5.778.648.230.954,00 (lima triliun tujuh ratus tujuh puluh delapan miliar enam ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah), berkurang sebesar Rp113.757.558.064,00 (seratus tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam puluh empat rupiah).

(6) Belanja Modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp106.472.234.926,00 (seratus enam miliar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) menjadi Rp103.315.673.140,00 (seratus tiga miliar tiga ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus empat puluh rupiah), berkurang sebesar Rp3.156.561.786,00 (tiga miliar seratus lima puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).

(7) Belanja Modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp79.929.875.308,00 (tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus delapan rupiah) menjadi Rp79.845.265.493,00 (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah), berkurang sebesar Rp84.609.815,00 (delapan puluh empat juta enam ratus sembilan ribu delapan ratus lima belas rupiah).

Angka 6

Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan semula sebesar Rp2.049.506.060.694,00 (dua triliun empat puluh sembilan miliar lima ratus enam juta enam puluh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) menjadi Rp2.168.124.968.838,00 (dua triliun seratus enam puluh delapan miliar seratus dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah), bertambah sebesar Rp118.618.908.144,00 (seratus delapan belas miliar enam ratus delapan belas juta sembilan ratus delapan ribu seratus empat puluh empat rupiah).

Angka 7

Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pertanyaan umum

Apa yang diatur dalam PERGUB Nomor 14 Tahun 2025 — Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025?

PERGUB Nomor 14 Tahun 2025 — Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Kapan PERGUB Nomor 14 Tahun 2025 — Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disahkan?

PERGUB Nomor 14 Tahun 2025 — Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disahkan pada tahun 2025.

Apakah PERGUB Nomor 14 Tahun 2025 — Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pernah diubah atau dicabut?

Ya. PERGUB Nomor 14 Tahun 2025 — Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah diubah oleh: PERGUB Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, PERGUB Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Apa status hukum PERGUB Nomor 14 Tahun 2025 — Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 saat ini?

PERGUB Nomor 14 Tahun 2025 — Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 saat ini berstatus Berlaku.

Siapa yang menetapkan PERGUB Nomor 14 Tahun 2025 — Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025?

PERGUB Nomor 14 Tahun 2025 — Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ditetapkan oleh Provinsi DKI Jakarta.

Pasal I

Angka 1

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Angka 2

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Angka 3

Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Angka 4

Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp158.000.000.000,00 (seratus lima puluh delapan miliar rupiah).

Angka 5

Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Angka 6

Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Angka 7

Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PERGUB Nomor 14 Tahun 2025 — Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

PERGUB Nomor 14 Tahun 2025 — Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Angka 2

Pasal 6

Angka 3

Pasal 9

Angka 4

Pasal 10

Angka 5

Pasal 12

Angka 6

Pasal 13

Angka 7

Pasal II

Pertanyaan umum

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Angka 2

Pasal 6

Angka 3

Pasal 9

Angka 4

Pasal 10

Angka 5

Pasal 12

Angka 6

Pasal 13

Angka 7

Pasal II

Provenance & Sumber

Riwayat Perubahan

Peraturan Lainnya