PERGUB Nomor 10 Tahun 2025 — Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelengaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas

Penempatan Jaringan Utilitas dapat dilakukan di atas tanah dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. hanya dapat dipasang pada jembatan, jalan tak sebidang, simpang tak sebidang, dan/atau jalan yang tidak dimungkinkan terbangunnya Sarana Jaringan Utilitas Terpadu berdasarkan penilaian Dinas; b. jalan yang tidak dimungkinkan terbangunnya Sarana Jaringan Utilitas Terpadu di bawah tanah berdasarkan penilaian Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a diantaranya: 1. jalan yang memiliki lebar jalan di bawah 6 m (enam meter); 2. jalan yang memiliki muka air tanah kurang dari 1 m (satu meter) dari permukaan tanah; dan/atau 3. jalan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas. c. penempatan Jaringan Utilitas pada jembatan, jalan tak sebidang, simpang tak sebidang, dan/atau jalan yang tidak dimungkinkan terbangunnya Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya dapat dilakukan dengan menggunakan jaringan terpadu yang diatur penempatannya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan/atau d. teknologi penempatan Jaringan Utilitas di bawah tanah belum tersedia.

Perencanaan penempatan Bangunan Pelengkap di atas tanah harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut: a. desain dan tata letak penempatan Bangunan Pelengkap harus disesuaikan dengan estetika lingkungan disekitarnya; b. apabila Bangunan Pelengkap berupa tiang/antena telekomunikasi mikro seluler, maka harus: 1. memiliki ketinggian paling tinggi 25 m (dua puluh lima meter); dan 2. memberikan pelengkap estetika (beautifikasi) pada bagian tiangnya yang berupa pepohonan, tiang penerangan jalan umum dan/atau pelengkap lainnya. c. penempatan Bangunan Pelengkap pada persil bangunan pelanggan; d. dalam hal penempatan Bangunan Pelengkap tidak dimungkinkan penempatannya pada persil bangunan, maka penempatan Bangunan Pelengkap diperkenankan penempatannya pada badan trotoar; e. dalam hal penempatan Bangunan Pelengkap berupa manhole, handhole, dan chamber/bak valve tidak dimungkinkan penempatannya pada badan trotar, maka penempatan Bangunan Pelengkap tersebut diperkenankan penempatannya pada badan jalan; f. dalam hal penempatan Bangunan Pelengkap berupa panel distribusi sistem Jaringan Utilitas dan tiang penerangan jalan umum tidak dimungkinkan penempatannya pada badan trotoar, maka penempatan Bangunan Pelengkap tersebut diperkenankan penempatannya pada area amenities/taman; g. penempatan Bangunan Pelengkap sebagaimana dimaksud pada huruf d, huruf e, dan huruf f harus dilaksanakan sesuai berita acara peninjauan lapangan; h. apabila penempatan Bangunan Pelengkap pada aset yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi kegiatan penempatan bangunan pelengkap dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan i. apabila penempatan Bangunan Pelengkap pada persil milik swasta/perorangan, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari pemilik tanah yang bersangkutan.