PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Perjalanan Dinas

Permohonan Perjalanan Dinas yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditindaklanjuti oleh Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta untuk kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan oleh Sekretariat DPRD untuk kegiatan DPRD dengan ketentuan Surat Tugas sebagai berikut: a. Kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta: 1. Surat Tugas Perjalanan Dinas untuk Gubernur, Wakil Gubernur dan Pimpinan Tinggi Madya ditandatangani oleh Gubernur, sebagaimana tercantum dalam Format A dan Format B pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; 2. Surat Tugas Perjalanan Dinas untuk Pimpinan Tinggi Pratama ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur, sebagaimana tercantum dalam Format C dan Format D pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan 3. Surat Tugas Perjalanan Dinas untuk Jabatan Administrator, Pengawas, Pelaksana/Fungsional dan Pihak Lain ditandatangani oleh Kepala PD/Biro pengusul, sebagaimana tercantum dalam Format E dan Format F pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. b. Kegiatan Sekretariat DPRD: 1. Surat Tugas Perjalanan Dinas untuk Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD, sebagaimana tercantum dalam Format G1 dan Format G2 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; 2. Surat Tugas Perjalanan Dinas untuk Pimpinan Tinggi Madya ditandatangani oleh Gubernur, sebagaimana tercantum dalam Format A dan Format B pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; 3. Surat Tugas Perjalanan Dinas untuk Pimpinan Tinggi Pratama ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur, sebagaimana tercantum dalam Format C dan Format D pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan 4. Surat Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Administrator, Pengawas, Pelaksana/Fungsional dan Pihak Lain pendamping Pimpinan DPRD dan anggota DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD sebagaimana tercantum dalam Format E dan Format F pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.